Jakarta, iniriau.com -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak hanya menanam tumbuhan lidah mertua (sansevieria trifasciata) untuk membersihkan polusi udara yang semakin pekat.
Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto menyatakan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya juga menanam tumbuhan yang lebih besar agar mampu menyerap zat polutan. Penanaman pohon ini menjadi faktor pembersih polusi udara di Ibu Kota.
"Bukan sekadar tumbuhan lidah buaya, lidah mertua, lidah keponakan, dan seterusnya, tapi tumbuh-tumbuhan yang punya kemampuan tinggi untuk menyerap karbon," kata Seto di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (30/7).
Seto mengatakan pohon-pohon besar tersebut juga bisa ditanam di seluruh gedung di Jakarta, termasuk di puncak gedungnya. Selain itu, kata Seto, di setiap gedung harus punya sirkulasi yang baik, misalnya seperti air mancur.
"Dia juga bisa dijadikan faktor pembersih karena air itu bersirkulasi maka dia akan menyentuh udara, dia akan menangkap polutan untuk pembersih," ujarnya.
Seto menyatakan modifikasi cuaca atau hujan buatan bisa dilakukan untuk mengatasi polusi udara.
Namun, menurutnya, Pemprov DKI belum memutuskan untuk melakukan hujan buatan dalam mengatasi polusi udara. Padahal, kata Seto, BPPT siap membantu wilayah yang dipimpin Anies Baswedan itu dalam menciptakan hujan buatan.
"Enggak tahu saya, tanya Pemprov, entar saya salah ngomong, entar dibilang offside. Kita mah siap-siap saja kalau diminta, kan," tuturnya.
Lebih lanjut, Seto menilai masalah polusi udara tak terlepas dari sumber polusinya. Menurutnya, sumber utama polusi udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor. Menurutnya salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Seto mengatakan Pemprov harus berani mewajibkan masyarakat menggunakan kendaraan umum. Ia meyakini jika langkah tersebut diterapkan, maka polusi yang mencemari udara Jakarta beberapa waktu terakhir ini akan berkurang signifikan.
"Minimal 50 persen akan berkurang, kajian dari saya lupa kemarin, sekitar 40-50 persen akan berkurang. Kalau penggunaan angkutan umum 'digalakkan' akan berkurang," ujarnya.(irc)