Iniriau.com, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Karmila Sari mengkritik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang belum maksimal dalam menertibkan plat non BM milik perusahaan di Riau.
"Kita lihat bappenda Riau belum serius menertibkan plat non BM milik perusahaan yang beroperasi di Riau. Padahal potensi pajaknya sangat besar," ujar Karmila.
Karmila mendesak bappenda Riau giat melakukan operasi dan razia rutin di berbagai daerah, demi memaksimalkan pendapatan daerah. " Juga dengan mengoptimalkan penghapusan denda keterlambatan pajak dan bea balik nama," kata Karmila.
Karmila berharap ada data dan persentase kinerja bappenda khusus untuk penertiban kendaraan non BM ini.
"Karena bagaimana pun juga sekarang pendapatan menurun dan mesti dimaksimalkan potensi yang ada, termasuk kendaraan non BM," ujar Karmila.
Kalau dilihat secara regulasi menurut Karmila sebenarnya memang baiknya kalau lokasi proyeknya di Riau kendaraan operasional perusahaan harus pakai plat kendaraan BM.
"Harusnya semua bergerak, kita punya Dishub dan harusnya bisa bekerjasama dengan Bapenda,"ujarnya.
Selain penertiban menurut Karmila juga pemerintah melalui pelayanan mesti berbenah juga, dengan memberikan kemudahan pada wajib pajak.
"Kita juga harus perbaiki diri, dalam pelayanan pajak. Karena kita pengurusan ribet banyak yang memilih tetap bayar pajak di daerah lain," jelas Karmila.
Karmila juga menyebutkan tugas penertiban di Bapenda mesti dilakukan secara simultan. Baik itu penertiban terhadap kendaraan umum BM penunggak pajak, kendaraan non BM dan potensi lainnya termasuk pajak air permukaan.
"Semuanya sama-sama penting harus simultan setiap bergerak itu harus ada efeknya. Makanya tahun depan juga kita harapkan Bapenda lebih maksimal lagi," ungkap karmila. **