Iniriau.com,JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah menginventarisir daerah-daerah di indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 782 kecamatan di 54 kabupaten dan kota yang tersebar di 15 ptovonsi. Di Provinsi Riau, terdapat beberapa kecamatan di empat kabupaten/kota, yaitu Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.
Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Kepaa BNPP Tito Karnavian menyebutkan, dari jumlah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara tersebut, pemerintah pusat melalui BNPP selaku kordinator yang mengurusi masalah perbatasan sudah menentukan dari jumlah itu hanya sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Berdasarkan data dari BNPP, antara lain Kecamatan di Riau yang masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan yaitu, Bengkakis, Bantan, Ruoat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.
"Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahun ini karena melihat ketersediaan anggaran. Jumlah itu berdasarkan hasil identifikasi tim yang sudah melakukan kerja selama dua bulan ini melihat keondisi dan persoalan yang terjadi, dan segera mendapatkan perhatian dan pembenahan," ungkap Tito saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Dari jumlah kecamatan yang menjadi prioritas itu lanjut Mendagri, dibagi menjadi tiga kelomlok berdasarkan koridor pengembangan wikayah yang tercatum dalam RPJMN 2020-2024.
Pertama sebut Tito adalah koridor pertumbuhan yang berjumlah 78 kecamatan, yaitu daerah yang menjadi pertumbuhan baru untuk memacu emonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan.
Kedua, sambungnya, koridor pemerataan pembangunan berjumkah 98 kecamatan lokasi prioritas. Berorientasi untuk pemenuhuna pelayanan dasar yang lebih merata. Karena memang daerah ini terbelakang dan jauh ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju
Ketiga, kata Tito lagi, di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor yang berjummah 46 kecamatan ini dinamakan daerah strategis secara geografis, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga perlu mendapatkan intervensi, karena posisinya sebagai kawasan perbatasan negara.
"Kita ingin di 222 kecamatan ini terjadi pembangunan. Apa alasanya titik pembangunanya di letakkan di kecamatan, kenapa tidak di kabapaten. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di kota, tetapi kecamatan juga tumbuh dengan baik," terang mantan Kapolri itu.
Mengenai pembiayaan untuk pembangunan di 222 kecamatan tersebut tambah Tito, tentu saja sering anggaran dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemeritah provinsi serta kabupaten/kota. Karena yang akan dilakukan bukan hanya pembangunan insfrakstruktur, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, pembinaan terhadap sekaligus dukungan terhadap usaha masyarakat setempat dan lain sebagainya.
"Kita sudah identifikasi misalnya di kecamatan ini apa yang ingin dibangun. Inventarisir berapa biayanya. Siapa yang mengerjakan. Masalah koperasi tentu Kementerian Koperasi dan UKM, perikanan Kementerian KKP, begitu juga masalah pertanian dan seterusnya. Kemudian dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota menyumbang dan membangun apa, sehingga bisa terbangun di semua bidang," jelas Tito seraya menambahkan teknis dari pembangunan di 222 kecamatan prioritas ini akan dimatangjan lagi pada pertemuan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berada di perbatasan negara.**
sumber : media center riau