Iniriau.com, JAKARTA - Pemerintah Jokowi menyebut bahwa upaya penyediaan vaksin Covid-19 akan terus berlangsung hingga 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12).
Menurutnya, seluruh proses pengadaan vaksin tersebut murni bersifat penugasan pemerintah. Penugasan sepenuhnya akan dilakukan oleh PT Bio Farma yang bekerjasama dengan lembaga farmasi baik dalam maupun luar negeri.
"Pengadaan (vaksin) direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun, dari tahun ini 2020, 2021, dan 2022 sesuai kebutuhan. Pengadaan ini melalui penugasan dalam hal ini Bio Farma melibatkan seluruh lembaga (farmasi) dalam negeri dan luar negeri," ujarnya.
Dia menyebut, kegiatan vaksinasi akan merujuk ketentuan dari Kementerian Kesehatan. "Seperti, dari sisi prioritas wilayahnya, penerima vaksinnya, jadwalnya dan tahapan pemberian vaksinnya, juga standard pelayanan vaksinasi akan diberikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," jelas dia.
Selain itu, pihaknya memastikan, pemberian vaksinasi juga dipastikan tidak sepenuhnya di tanggung oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, sehingga distribusi vaksin ini akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar.
"Karena akan sebagian didanai oleh APBN dan sebagian secara mandiri," imbuh dia.Masyarakat Harus Vaksinasi Mandiri
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berharap masyarakat mampu bisa melakukan vaksinasi mandiri. Alasannya, pemerintah sudah memiliki beban yang berat untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
"Nah makanya kita mengetuk hati, bagaimana kita bergotong royong, kita harapkan untuk yang ekonominya mampu masuk ke program vaksin mandiri," kata dia dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12).
Dia mengatakan Kementerian BUMN mendapat mandat untuk melakukan program vaksinasi mandiri bagi kelompok masyarakat menengah. Namun dalam prosesnya Erick mengaku pihaknya tidak bisa mengerjakan ini sendiri karena memiliki keterbatasan.
"Kita tidak menutup mata, kemampuan BUMN terbatas," kata Menteri Erick.**
Sumber: Merdeka