iniriau.com, Pekanbaru - Keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, bersama anggota MPR-RI Syahrul Aidi Maazat, Senin (16/3). Kegiatan sosialisasi salah satu wakil rakyat itu dilanjutkan dengan acara buka bersama dengan para wartawan di Riau.
Dalam kegiatan sosialisasi ini turut hadir sejumlah tokoh Pers Riau seperti Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, Ketua SMSI Riau Luna Agustin, Ketua SPS Riau Saidul Tombang, Pimpinan Redaksi Media, Pemilik Media dan para wartawan di Riau.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengatakan dalam beberapa tahun terakhir peluang kerja sama media menurun drastis. Situasi ini membuat wartawan memiliki pekerjaan dan usaha sampingan selain bekerja sebagai wartawan.
"Saat ini bukan rahasia umum lagi, jika wartawan saat ini mempunyai pekerjaan dan usaha sampingan untuk menambah penghasilannya. Ini karena kerja sama media dengan pemerintah serta pihak-pihak swasta jauh berkurang," kata Raja Isyam menjelaskan situasi yang dihadapi oleh para kuli tinta saat ini, di Kantor PWI Riau, Pekanbaru.
Raja Isyam berharap meskipun situasi saat ini tidak mudah bagi media, ia berharap rekan-rekan seperjuangan di dunia jurnalistik tetap konsisten dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, khususnya di Riau.
"Kita semua paham jika situasi saat ini sangat sulit namun, namun saya berharap teman-teman media tetap semangat dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan," kata Raja Isyam menambahkan.
Pers memiliki peran penting menyampaikan nilai kebangsaan pada Publik
Salah seorang anggota MPR-RI Syahrul Aidi Maazat, dari fraksi PKS Dapil Riau II mengatakan, pers memiliki peranan penting dalam menyampaikan nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui tulisan-tulisannya.
"Pers itu peranannya penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, melalui berita yang ditulisnya," kata Syahrul menjelaskan.
Pada kesempatan itu, Syahrul menjelaskan tentang Empat Pilar Kebangsaan yaitu, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar inilah yang menjadikan Indonesia bangsa yang bersatu ditengah heterogenitas suku dan budaya.
Kemudian, Syahrul juga membahas salah satu amanah konstitusi yang terdapat pada pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan jika fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal ini sangat menarik perhatiannya, karena juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurutnya, pemerintah sebaiknya kembali merekonstruksi atau merevisi kembali undang-undang tersebut.
Alasannya, pemerintah hingga saat ini dinilai kurang tepat menginterpretasikan makna fakir dan miskin. Hal ini menyebabkan anggaran bantuan untuk kaum ini di Indonesia tidak pernah cukup.
"Pemerintah selama ini acuannya memberikan bantuan adalah penghasilan. Tapi coba lihat kembali apa makna dari fakir miskin itu. Tujuannya hanya satu, agar bantuan itu tepat sasaran," kata Syahrul menambahkan penjelasannya.
Ia mengajak para wartawan yang hadir di kegiatan sosialisasi itu untuk memahami makna fakir miskin dengan pendekatan agama, khususnya agama Islam.
Syahrul mengatakan dengan lugas jika fakir itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara fisik dan mental, karena tidak mampu bekerja.
"Fakir itu secara fisik dan mental tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, karena tidak mampu bekerja. Contohnya, orang yang sakit kronis, orang yang lanjut usia dan kelompok disabilitas. Itu wajib dibantu pemerintah," ujar Syahrul lagi
"Bagaimana dengan makna miskin itu sendiri? Orang miskin itu masih bisa bekerja dan memiliki penghasilan, hanya saja penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dasarnya. Orang miskin ini hanya perlu didukung dengan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik, atau diberdayakan melalui usaha ekonomi lainnya," pungkas Syahrul menutup penjelasannya.
Acara sosialisasi ini dilanjutkan dengan kegiatan buka bersama dan penyerahan souvenir dari Syahrul Aidi Maazat.**
