Iniriau.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menegaskan, hasil observasi efektivitas vaksin Covid-19 yang sedang diuji klinis tahap III oleh Universitas Padjadjaran akan menjadi dasar menentukan emergency use authorization (EUA). Periode observasinya, bulan pertama, ketiga, dan keenam setelah penyuntikan orang. ”Untuk EUA efikasi (kemanjuran,Red) boleh cukup 50 persen,” ujarnya kemarin (17/12).
Menurut dia, BPOM mengikuti standar dan regulasi yang sudah menjadi komitmen internasional. Referensinya adalah Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan regulator negara lain seperti Food and Drug Administration (FDA) dari Amerika.
Persiapan EUA vaksin juga tak dilakukan sendiri oleh BPOM. ”BPOM sudah inspeksi bersama tim MUI untuk audit halal. Juga, bersama Bio Farma dan Kementerian Kesehatan ke Tiongkok,” jelasnya.
Inspeksi tersebut melihat aspek mutu dan cara produksi obat yang baik. ”Hingga saat ini, tidak ada efek samping yang kritikal,” ujar Penny.
Aspek keamanan, kata dia, juga sudah baik. ”Sekarang aspek efektivitas yang masih kita tunggu,” tuturnya.
Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan bahwa semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus menjadikan program vaksinasi sebagai program prioritas.
Dengan begitu, program bisa berjalan dengan baik. ”Program komunikasi publik juga harus sesuai dengan tahapannya. Hindari membuat pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dengan tujuan program vaksinasi,” katanya.
Program menggratiskan vaksin, kata dia, dimaksudkan untuk memperluas aksesibilitas semua kalangan masyarakat. ”Dengan makin luasnya aksesibilitas ini, diharapkan kekebalan komunitas (herd immunity) itu bisa dicapai lebih cepat,” jelasnya.
Sebagai penduduk terbesar keempat di dunia, Wiku menuturkan bahwa capaian kekebalan komunitas di Indonesia akan berkontribusi pada kekebalan komunitas secara global. ”Meski begitu, pemerintah tidak akan terburu-buru. Vaksinasi akan mengikuti tahap pengembangan vaksin,” jelasnya.
Pada prinsipnya, vaksin harus memiliki EUA dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI. ”Pemerintah saat ini menunggu hasil kajian dan penelitian oleh BPOM dan MUI,” kata Wiku.
Di bagian lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memastikan bahwa instansinya sudah menyiapkan instrumen untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi. TNI harus berperan aktif lantaran vaksinasi merupakan program pemerintah berskala nasional.
Kemarin Hadi memberikan arahan langsung dalam pembukaan training of trainer vaksinasi di Mabes TNI. ”Vaksinasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyakit berbahaya,” ungkap dia.
Hadi berharap training of trainer bisa menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan petugas yang akan dilibatkan dalam proses vaksinasi. Khususnya petugas kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki Mabes TNI.**
Sumber: JawaPos