Iniriau.com, Teluk Kuantan - Pelaksana tugas (plt) kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Masrul Hakim, mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan melakukan pungutan dan jual beli buku atau LKS kepada peserta didik.
Masrul Hakim mengatakan, ia mendengar informasi maraknya praktek jual beli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Ia sangat menyayangkan masih ada tenaga pendidik yang tidak mengindahkan Surat Edaran tertanggal 4 Januari 2021 lalu.
"Kita sangat menyayangkan masih ada tenaga pendidik yang melakukan praktek jual beli buku pelajaran atau LKS kepada peserta didik. Praktek tersebut sering terjadi saat kenaikan kelas dan penerimaan siswa batu. Padahal kita sudah melarangnya melalui Surat Edaran nomor 420/Disdikpora/2021/001.a," kata Masrul Hakim kepada media, Selasa 9 Februari 2021.
Lebih lanjut Masrul Hakim mengatakan dalam SE disampaikan dua poin, yaitu sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik, penggalangan dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan, bukan penguatan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pasal 181a, menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
"Apabila sekolah masih melakukan atau melanggar poin 1 dan 2, maka segala resiko ditanggung sendiri oleh sekolah yang bersangkutan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan adik-adik mahasiswa atas kepeduliannya terhadap kebijakan pendidikan di Kuansing. Kedepan kita akan selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Kuansing," ucapnya.**