Iniriau.com, PEKANBARU - Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat karhutla 15 Februari dan diakhiri 31 Oktober 2021. Pengakhiran status siaga darurat karhutla dilakukan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar Jumat (29/10/2021).
Untuk itu, seluruh bantuan helikopter water bombing dan patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah ditarik.
"Helikopter itu tergantung BNPB, disesuaikan dengan statusnya. Karena status siaga tidak diperpanjang, maka helikopter ditarik," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Senin (1/11/2021).
Meski demikian, bukan berarti tidak ada helikopter yang distandby-kan untuk patroli. Pemerintah masih menyediakan heli untuk patroli. Sebab, sesuai laporan dari Kadis Ops Lanud Nurjadin Pekanbaru, perlu tetap melakukan monitoring Karhutla dari udara.
"Meski tidak ada karhutla dan status darurat dicabut, kita tetap siagakan heli untuk patroli. Ujar Gubri.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, M Edy Afrizal mengatakan, pihaknya berencana meminta bantuan helikopter dari perusahaan untuk patroli Karhutla saat cuaca panas.
" Untuk helikopter patroli rencana kita minta bantuan perusahaan. Itu kalau cuaca panas, tapi kalau hujan tidak," katanya.
Selain itu, untuk patroli Karhutla, Pemprov Riau dibantu pesawat tempur Lanud Roesmin Nurjadin. Sementara helikopter yang ditarik BNPB ada enam unit, terdiri dari lima helikopter water bombing, satu helikopter patroli. Kemudian ditambah satu pesawat patroli.
"Namun awal-awal Karhutla kita juga ada dibantu helikopter patroli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," tutupnya.**