iniriau.com, PEKANBARU- Pemko Pekanbaru memangkas anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin dalam APBD 2022 nanti. Yakni dari Rp18 miliar tinggal Rp5 miliar saja.
Pemotongan anggaran 70 persen lebih ini sempat dikritik anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri, yang menyayangkan keputusan tersebut. Wakil rakyat ini mempertanyakan alasan Pemko Pekanbaru memangkas anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra SpPD mengaku akan mencarikan solusi untuk penambahan anggaran layanan kesehatan masyarakat miskin di Pekanbaru. Arnaldo mengakui anggaran Rp5 Miliar memang tidak mencukupi untuk membantu 57 ribu warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS.
"Memang besar sekali pemotongan anggaran kesehatan bagi warga miskin di Pekanbaru. Anggaran ini harus ditambah, tidak bisa tidak. Kami segera carikan solusinya," kata Arnaldo Senin (22/11).
Arnaldo menambahkan, anggaran Rp 5 miliar hanya mencover 20 ribu warga miskin. Sedangkan warga miskin yang membutuhkan bantuan lewat Penerima Bantuan (PB)Pemda mencapai 57 ribu orang. Artinya ada sekitar 37 ribu warga miskin yang tidak tercover oleh layanan BPJS bakal terancan layanab kesehatannya.
" Artinya tahun 2022 terdapat 37 ribu orang yang tidak akan mendapat bantuan kesehatan dari PB Pemda," imbuh Direktur RS Madani ini.
Dari 57 ribu orang miskin itu ada yang berobat jalan, gagal ginjal, gagal jantung, diabetes dan lainnya yang berobat rutin menggunakan layanan PB Pemko Pekambaru.
"Kami tidak ingin layananan ini terhenti, maka anggarannya harus ditambah, paling tidak sama dengan anggaran 2021 sekitar Rp18 miliar," paparnya.
Naldo menegaskan, solusinya adalah harus dianggarkan sebanyak tahun sebelumnya. Dan ini akan diperjuangkan sebelum ketuk palu 2022.**