Iniriau.com, PEKANBARU - Vendor pengadaan fasilitas pimpinan DPRD Pekanbaru menarik sejumlah barang dari kantor wakil rakyat tersebut, Senin (27/12/2021). Hal ini sebagai bentuk kekecewaan vendor pada pihak DPRD Pekanbaru, karena tidak melunasi tunggakan senilai Rp 800 juta.
Koordinator pengadaan barang vendor, Hendrik, pihaknya terpaksa menarik barang fasilitas pimpinan DPRD Pekanbaru karena tunggakan tidak kunjung dibayarkan. Selain itu, hingga akhir tahun ini belum ada kejelasan terkait pembayaran tersebut.
“ Jadi ada 10 paket yang tunda bayar. Nilainya Ini Rp 800 juta. Padahal sudah dua kali tunda bayar. Tapi sampai sekarang belum dibayar," jelas Hendrik Senin (27/12/2021).
Penarikan ini juga dipicu karena pihak DPRD Pekanbaru membayarkan tagihan vendor lain. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan, ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari.
“ Saya disini juga heran, apa sebabnya Sekwan tidak mau teken itu. Padahal, Itu anggaran 2020 lalu. Proyeknya ada yang Rp 50- 100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan," jelas Hendrik lagi.
Sementara Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru, Badria Rikasari saat dihubungi enggan menjawab terkait penarikan sejumlah barang di DPRD Kota Pekanbaru tersebur.
“Nggak nggak nggak. Besok aja ya. Sama pak kabag umum aja ya. Kan dia PPTK nya tuh,” ucapnya.
Namun, Kabag Umum Azhar, tidak merespon saat dihubungi via seluler.
Beberapa fasilitas yang ditarik itu enam kursi yang ditujukan untuk pimpinan fraksi di ruang paripurna diangkut, sejumlah lambang partai yang ada di ruang-ruang praksi dan fasilitas lainnya.
Sementara Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku tidak tahu mengenai penarikan sejumlah fasilitas pimpinan DPRD Pekanbaru tersebut. Ia mengaku terkejut dan berharap segera diselesaikan.
" Saya tidak tahu juga dilakukan penarikan fasilitas. Apa sebabnya, karena itu kapasitasnya Sekretariat Dewan." Tutup Hamdani.**