Iniriau.com, Pekanbaru - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Rabu (22/6/2022).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Jepta Sitohang didampingi anggota lainnya Ali Suseno, Robin Eduar, Roni Pasla, Sigit Yuwono, Wan Agusti dan Zulfahmi..Kadisdik Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas dan Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Yulianis, turut hadir dalam rapat Komisi IV.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Jepta Sitohang mengatakan, agenda rapat ini membahas terkait sejauh mana prioritas pembangunan SMPN yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
"Seiring dekatnya jadwal PPDB, khususnya SMP saat ini sangat banyak orang tua yang galau apakah anaknya itu bisa masuk ke sekolah negeri atau tidak, terutama bagi orang tua yang kurang mampu. Jadi kita ingin menanyakan sekolah-sekolah mana saja yang bisa menampung anak-anak sekarang," kata Jepta.
Jepta mempertanyakan masalah daya tampung tamatan SD ke SMPN. Pasalnya, banyak siswa-siswi yang tamat SD yang tak bisa ditampung ke SMPN.
Pada tahun 2022 ini, jumlah siswa-siswi lulusan SD sebanyak 19.700 orang. Sementara, daya yang tertampung lebih kurang sekitar 8000 untuk bisa masuk SMPN, dari 47 unit SMPN yang ada di Kota Pekanbaru.
"Itu pun untungnya ada 3 SMPN yang baru dibangun tahun 2021 lalu, yakni SMPN yang berada di Tuah Karya, Muhajirin, dan Labersa. Tapi sisa jumlah 11.000 lulusan SD yang lain ini tidak bisa mengakomodir. Tentu ini membuat para orang tua gelisah kalau anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri," ungkapnya.
Jepta juga menyayangkan, tidak adanya pembangunan sekolah satu pun yang diprioritaskan oleh Disdik Pekanbaru pada tahun 2022. Padahal, anggaran yang diperuntukkan untuk Dinas Pendidikan pada tahun 2022 ini sebesar 587 miliar namun Pemko Pekanbaru dipastikan tidak ada membangun sekolah di tahun 2022.
"Dari jumlah sebesar Rp587 miliar, Disdik Pekanbaru hanya menggunakan anggaran Rp 10 miliar dan itupun hanya untuk melakukan renovasi sekolah. Ya, memang sangat kita sayangkan, padahal anggarannya besar. Kok hanya Rp 10 miliar, itu pun untuk renovasi," jelasnya.
Kepala Disdik Pekanbaru, Ismardi Ilyas mengatakan, anggaran untuk Disdik sebesar di tahun 2022 ini sebesar Rp587 Miliar. Yang mana, Rp 10 miliar diperuntukkan untuk renovasi gedung PAUD, SDN dan SMPN.
"Tidak ada, untuk pembangunan sekolah baru untuk di tahun 2022 ini tidak ada dianggarkan," ucap Ismardi.
Saat ditanyakan alasan kenapa tidak ada anggaran pembangunan sekolah, Ismardi bungkam dan hanya melempar senyum.
"(Tersenyum) tak tahu lah," singkatnya.
Menurut Ismardi, dari anggaran yang sudah diplot oleh Disdik Pekanbaru ini sudah sesuai dengan amanat UU bahwa 20 persen untuk pendidikan.
Kepala BPKAD Pekanbaru, Yulianis juga menyampaikan, bahwa anggaran yang diberikan ke Disdik Pekanbaru itu terdiri dari berbagai sumber. Yakni dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau dan APBN.
"Anggarannya dari pusat itu 32 persen. Sedangkan dari APBD Kota Pekanbaru hanya sekitar 10 persen," papar Yulianis. (Adv)