Iniriau.com, JAKARTA – Kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta yang dikontrak Rp 382 miliar disorot oleh tokoh masyarakat Riau, Dr.H.Chaidir. Uang sewa kantor ini diyakini disisihkan dari hasil penjualan minyak Blok Rokan.
Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) tersebut mendukung keinginan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menutup kantor PHR.
Menurut Dr drh H Chaidir MM, Rabu (19/7), permintaan agar PT PHR berkantor di Riau sudah disuarakan sejak alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina dilakukan pafa 2021 lalu.
"Masyarakat Riau sudah lama menginginkan agar perusahaan pengelola Blok Rokan tersebut berkantor di Riau," beber Chaidir.
Keinginan itu sangat beralasan, karena wilayah kerja PT PHR ada di Sumatera, dan 90 persen volume pekerjaannya berada di Blok Rokan, Riau. Dimana produksinya mencapai sekitar 26 persen dari produksi minyak nasional.
"Jadi sudah sewajarnya kantor pusat PT PHR itu ada di Riau. Tapi suara masyarakat Riau tidak pernah oleh Pertamina. Ini saja sudah menunjukkan arogansi mereka," sergah Chaidir, mantan ketua DPRD Riau ini.
Jika Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau selama ini tidak sewajarnya, menurut Chaidir, bisa saja karena sudah dipotong untuk pajak, termasuk sewa kantor.
"Di mana letak akal budi mereka?, bermewah-mewah dengan uang rakyat," heran Chaidir.
Kantor mewah PT PHR di Jakarta terungkap usai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
menyoroti kantor mewah PT PHR yang disewa Rp382 miliar.**