iniriau.com, PEKANBARU - Kasus penganiayaan pada balita di salah satu tempat penitipan anak di Pekanbaru mendapat perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Pendidikan bakal memeriksa izin seluruh tempat penitipan anak atau Daycare yang ada di kota ini.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal, hal ini dilakukan guna antisipasi agar tidak terjadinya kekerasan terhadap anak di tempat tersebut. Pasalnya, perizinan daycare menjadi sorotan pasca aksi kekerasan terhadap anak beberapa waktu lalu.
"Kita akan periksa perizinan seluruh Daycare yang ada di kota ini," ucap Jamal Rabu (14/8).
Dalam pemeriksaan nanti, pihaknya akan menggandeng instansi terkait. Bahkan Jamal mengaku sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru serta instansi terkait lainnya.
Jamal menyampaikan bahwa dinas mencatat ada 500 tempat Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah ini termasuk jumlah kelompok belajar dan tempat penitipan anak.
"Dengan adanya kejadian ini, kita tidak ingin kecolongan lagi, maka kita kerjasama dengan Satpol PP, Komisi Perlindungan Anak serta DP3APM dan DPMPTSP," terangnya.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan izin bagi pengelola Early Steps Daycare yang viral beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa untuk perizinan daycare masuk dalam pengurusan izin PAUD atau kelompok belajar yang punya tempat penitipan anak.
"Untuk pemberian namanya harus menyertakan tempat penitipan anak. Jangan daycare saja," jelas Jamal.
Pengurusan izin PAUD, KB hingga daycare berlangsung di DPMPTSP. Sedangkan rekomendasi penerbitan ini berasal dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.**