iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghadapi tantangan besar dengan tunda bayar yang mencapai hampir Rp400 miliar. Untuk mengatasi hal ini, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, menegaskan bahwa penghematan anggaran menjadi langkah utama melalui pergeseran anggaran dan APBD Perubahan.
"Instruksi Presiden sudah jelas, kita harus melakukan penghematan anggaran," ujar Roni Rakhmat, Jumat (14/2).
Menurutnya, dana yang dihemat harus dialokasikan secara tepat agar utang dapat dibayarkan secara sistematis. Roni juga menegaskan bahwa seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memahami mekanisme pembayaran tunda bayar guna menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Saya berpesan kepada para kepala OPD, pahami sistem pembayaran tunda bayar ini. Jangan sampai ada yang tidak paham atau pura-pura tidak paham. Semua harus satu suara agar tidak ada informasi simpang siur," tegasnya.
Selain tunda bayar kepada pihak ketiga, Roni juga menyoroti gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang masih tertunggak di beberapa OPD. Ia meminta agar pembayaran segera diselesaikan mengingat sudah memasuki bulan Februari.
"Gaji THL ini prioritas. Jangan sampai mereka dirugikan. Segera cari solusi agar bisa dibayarkan," tegasnya.
Untuk memastikan koordinasi yang lebih baik, Roni menginstruksikan Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zulhelmi Arifin agar menjelaskan mekanisme ini kepada jajaran kepala OPD.
"Kadang kepala OPD melempar asumsi keluar. Ini yang harus dicegah. Pastikan semua paham prosesnya agar tidak ada informasi simpang siur di internal kita sendiri," pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemko Pekanbaru berharap dapat menuntaskan kewajiban tunda bayar serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.**