iniriau.com, PEKANBARU – Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan terpilihnya lima kabupaten/kota untuk mengikuti ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kegiatan bergengsi yang akan berlangsung pada Agustus mendatang ini menjadi panggung bagi kepala desa dan lurah terbaik dari seluruh Indonesia yang dinilai unggul dalam pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Yan Dharmadi, menyampaikan bahwa peserta dari Riau berhasil lolos seleksi nasional dan akan menjalani pelatihan khusus bertajuk Peacemaker Training 2025.
“Mereka ini adalah figur-figur yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membina masyarakat dan menjaga nilai-nilai hukum di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Yan saat ditemui di Pekanbaru, Sabtu (17/5/2025).
Daftar peserta dari Riau yang lolos seleksi nasional adalah Kabupaten Siak, Desa Dayang Suri, Sungai Gondang, Pinang Sebatang Barat, Temusai. Kabupaten Kampar, Desa Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, Siabu.
Kemudian Kabupaten Rokan Hilir Desa Teluk Pulau Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti Desa Bagan Melibur. Kota Pekanbaru Kelurahan Kulim, Kampung Melayu, Tanah Datar, Tobek Godang, Padang Terubuk.
Menurut Yan, para peserta akan mengikuti rangkaian pembekalan yang melibatkan pelatihan mediasi, pemahaman hukum dasar, serta simulasi penyelesaian konflik non-litigasi.
“Tujuannya bukan sekadar penghargaan, tapi untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai peacemaker di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Yan juga menyoroti keberhasilan inspiratif dari Kepala Desa Pulau Gadang, Syofian, yang berhasil meraih penghargaan tertinggi berupa Lencana Non Litigation Peacemaker (NLP) pada PJA 2023. Ia mendapat jubah kehormatan, sertifikat, serta hak menyandang gelar "NLP" di belakang namanya.
“Keberhasilan Pak Syofian jadi bukti bahwa Riau punya SDM unggul di tingkat desa. Ini menjadi motivasi kuat bagi peserta tahun ini,” tegas Yan.
Pemerintah Provinsi Riau menyatakan dukungan penuh terhadap ajang ini, karena sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
“Arahan Gubernur sangat jelas, pembinaan hukum harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa-desa. Ini bagian dari upaya besar menciptakan keadilan sosial,” tutup Yan Dharmadi.**