iniriau.com, Mataram – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas penguatan kerja sama luar negeri berbasis potensi daerah dalam rapat kerja di Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/5).
Rapat bertema “Fasilitasi Potensi Pemerintah Daerah dalam Rangka Penguatan Kerja Sama Luar Negeri” ini menjadi wadah strategis untuk menjembatani potensi lokal dengan peluang internasional. Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman (senator dari Kalimantan Selatan) hadir bersama tiga wakil ketua: Darmansyah Husein (Kepulauan Bangka Belitung), Mirah Midadan Fahmid (NTB), dan Lis Tabuni (Papua Tengah).
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang mewakili Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan pentingnya dukungan dari DPD RI dalam mendorong investasi dan memperluas jaringan kerja sama internasional.
“NTB memiliki potensi besar untuk dikenal di kancah global. Kami berharap DPD RI bisa menjadi jembatan strategis yang membantu memperkuat posisi NTB dalam investasi dan konektivitas internasional,” ungkap Indah.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8–7,4% pada 2025–2029, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 23,3%.
Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, mengapresiasi upaya Pemprov NTB dan menyatakan bahwa kerja sama luar negeri berbasis potensi daerah adalah langkah strategis untuk menghadirkan peluang investasi dan memperluas konektivitas global.
“Diplomasi daerah yang aktif dapat membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat posisi NTB di forum internasional,” ujarnya.
BKSP DPD RI tengah mempersiapkan Forum Sinergitas Kerja Sama BKSP DPD RI dengan negara-negara sahabat untuk mempromosikan potensi NTB. Beberapa sektor yang menjadi fokus adalah pariwisata, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, kelautan, industri halal, dan ekonomi kreatif.
Dalam presentasinya, Kepala Bappeda NTB, Iswandi, mengungkapkan berbagai potensi unggulan NTB, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi, serta posisi strategis NTB di jalur ALKI II (Selat Lombok). Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan promosi internasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BKSP, Darmansyah Husein, menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan kerja sama luar negeri berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kerja sama harus terarah dan berdampak nyata, bukan hanya kegiatan sporadis,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSP lainnya, Mirah Midadan Fahmid, menyebut sejumlah negara seperti Republik Ceko, Turki, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan tertarik bekerja sama dengan NTB di bidang energi, teknologi, dan pariwisata.
Rapat kerja ini ditutup dengan sesi pertukaran cinderamata dan foto bersama, menandai semangat sinergi antara parlemen dan pemerintah daerah untuk mewujudkan NTB sebagai provinsi berdaya saing global.**