iniriau.com, JAKARTA - Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mengecam keras keputusan Pemerintah Pusat yang mengalihkan empat pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan dan penghinaan terhadap marwah Aceh.
"Ini adalah perlakuan sewenang-wenang pemerintah pusat terhadap Aceh. Ini menyangkut harga diri dan kedaulatan rakyat Aceh," tegas Azhari pada wartawan di Jakarta, Senin (26/5/2025). Azhari menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak boleh diam dan harus segera mengambil tindakan tegas.
"DPRA dan Gubernur Aceh harus segera menemui Menteri Dalam Negeri untuk memprotes ini. Tidak cukup hanya dengan surat, karena ini jelas penghinaan dan melanggar semangat MoU Helsinki," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan dasar hukum pengalihan tersebut, mengingat secara geografis, sejarah, dan bukti kepemilikan, keempat pulau itu jelas bagian dari Aceh."Atas dasar apa pulau-pulau ini dialihkan ke Sumut? Ini tidak bisa dibiarkan!"tegasnya.
Azhari mengingatkan bahwa MoU Helsinki 2005 menegaskan batas wilayah Aceh mengacu pada 1 Juli 1956. "Justru yang terjadi sekarang, wilayah yang sudah menjadi hak Aceh malah diambil. Ini bertentangan dengan kesepakatan damai," ucapnya.
Ia mendesak seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk DPRA dan pemerintah daerah, untuk bersatu memperjuangkan kembalinya keempat pulau tersebut."Kita tidak boleh diam. Ini soal harga diri dan kedaulatan Aceh," tutupnya.**