iniriau.com, BANDA ACEH — Polemik penetapan empat pulau di Aceh sebagai milik Sumatera Utara terus bergulir. Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut dan merevisi Surat Keputusan (SK) yang dinilai mencederai wilayah dan kedaulatan Aceh.
Desakan itu disampaikan Azhari usai pertemuan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama anggota Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat malam (13/6/2025). Pertemuan turut dihadiri Ketua DPR Aceh serta sejumlah tokoh masyarakat.
“Kita wajib pertahankan darah, harta, dan pulau kita. Berdasarkan bukti sejarah dan dokumen resmi, keempat pulau itu adalah milik Aceh,” kata Azhari kepada wartawan.
Menurutnya, Aceh memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UU Nomor 24 Tahun 1956, UU pemekaran Aceh Singkil tahun 1999, hingga kesepakatan antara pemerintah Aceh dan Sumut tahun 1988 dan 1999. Azhari juga menyebut ada peta topografi TNI AD tahun 1998 yang mempertegas klaim wilayah Aceh atas keempat pulau tersebut.
Ia memastikan Gubernur Aceh akan bertolak ke Jakarta pada 18 Juni mendatang, memenuhi undangan Mendagri bersama jajaran DPRA dan Biro Pemerintahan Aceh untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut secara langsung.
“Aceh dan Sumut tidak ada masalah. Tapi SK ini telah menimbulkan keresahan. Kami minta Kemendagri berlapang dada dan bersikap arif. Jangan rusak perdamaian Aceh hanya karena sebuah SK,” ujarnya.
Azhari menegaskan pihaknya akan menempuh jalur diplomasi dan politik untuk menyelesaikan sengketa ini.
“Kami akan gunakan semua saluran yang ada, baik diplomasi maupun langkah-langkah politik. Tapi yang utama, kami ingin perdamaian Aceh dijaga. Jangan sampai keputusan yang keliru memicu konflik horizontal antarprovinsi,” tegasnya.**