iniriau.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ia menilai secara umum layanan terhadap jamaah cukup baik, meskipun masih ditemukan sejumlah persoalan teknis di lapangan.
“Alhamdulillah, tahun ini Indonesia memperoleh kuota haji terbesar di antara negara-negara anggota OKI, yaitu sebanyak 241 ribu jamaah. Ini bukan jumlah kecil, terutama di tengah penyesuaian sistem penyelenggaraan internasional dan dinamika global yang terus berubah,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Senin (30/6).
Meski demikian, Tim Pengawas Haji DPD RI mencatat masih adanya kendala, seperti lambatnya layanan transportasi dan keterbatasan petugas. Menurut Sultan, hal ini merupakan tantangan rutin yang perlu segera diatasi melalui evaluasi sistemik.
“DPD RI mendorong revisi Undang-Undang Haji dan Umroh agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan kekinian,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah menambah jumlah petugas haji dan memperketat seleksi kesehatan serta usia calon jamaah, guna menekan risiko kematian di tanah suci dan mempercepat masa tunggu bagi calon jamaah lainnya.
“Setiap calon jamaah memang berhak menunaikan ibadah haji. Namun seleksi kesehatan dan usia adalah langkah penting demi keselamatan bersama serta efektivitas penyelenggaraan,” tutup Sultan.**