iniriau.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) senilai Rp2,1 triliun di salah satu bank milik negara. Hingga saat ini, 13 orang telah dicegah ke luar negeri demi kelancaran proses penyidikan.
“Inisial mereka sudah kami identifikasi. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto Selasa (1/7/2025).
Dua dari 13 nama yang dicegah ke luar negeri telah dikonfirmasi, yakni mantan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo (IU). Saat ini, Indra diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk.
“Kami belum bisa mengungkap seluruh identitasnya karena penyidikan masih berjalan,” jelas Fitroh dalam pernyataan terpisah.
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis, yakni Kantor Pusat BRI di Jalan Jenderal Sudirman dan Kantor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada 26 Juni 2025. Di hari yang sama, penyidik juga memeriksa Catur Budi Harto sebagai saksi dalam perkara ini.
Penyidikan resmi diumumkan oleh KPK setelah penggeledahan. Proyek EDC yang digarap sejak 2020 hingga 2024 tersebut ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp700 miliar, atau sekitar 30 persen dari total nilai proyek.
“Angka ini bukan perkiraan semata, tapi hasil penelusuran awal kami berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak,” ungkap Fitroh.
Proyek pengadaan mesin EDC yang semestinya memperkuat layanan perbankan digital justru menjadi ladang bancakan. KPK menduga adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk indikasi mark-up dan rekayasa tender.
“Kami serius menindak dugaan korupsi yang menyasar sektor digitalisasi, karena ini menyangkut masa depan pelayanan publik yang transparan dan efisien,” tegas Fitroh.**