iniriau.com, PEKANBARU – Kebijakan relokasi mandiri yang diberlakukan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menuai kritik tajam dari DPRD Provinsi Riau. Anggota Komisi II dari Daerah Pemilihan Siak–Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu, menilai langkah itu meninggalkan warga dalam ketidakpastian, tanpa arahan yang jelas maupun bantuan nyata dari pemerintah.
Relokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban lahan oleh Satuan Tugas Penanganan Konflik dan Hukum (Satgas PKH), yang menyasar lebih dari 81 ribu hektare kawasan TNTN.
Monang menilai, banyak warga yang terdampak justru merupakan petani kecil yang baru mulai mengolah lahan, bahkan ada yang menjual seluruh harta benda di kampung demi bisa bertani.
"Kalau negara hanya menyuruh mereka pergi tanpa solusi, itu bukan penegakan hukum yang adil. Itu namanya pembiaran," ucap Monang dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).
Ia menekankan bahwa relokasi mandiri tanpa kehadiran negara hanya akan melahirkan persoalan baru. Untuk itu, ia mendorong agar seluruh pihak—dari pusat hingga daerah—segera duduk bersama mencari jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.
Tak hanya aspek sosial-ekonomi, Monang juga menyinggung dampak kebijakan ini terhadap pendidikan anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa setidaknya tiga Sekolah Dasar (SD) di kawasan itu telah menghentikan kegiatan belajar karena relokasi.
"Anak-anak itu tidak paham soal batas kawasan, tapi mereka punya hak yang sama untuk belajar dan bermimpi," tambah Monang.
Menurutnya, proses relokasi memang mungkin tak bisa dihindari, namun akses pendidikan bagi anak-anak seharusnya tetap dijaga. Ia menolak jika masa depan generasi muda harus menjadi korban dari kebijakan yang tidak dipersiapkan dengan matang.**