iniriau.com, BENGKULU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyoroti persoalan kesenjangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antar daerah yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.
“Banyak laporan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke kami terkait disparitas harga TBS. Kami memahami bahwa hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda di tiap daerah,” ujar Sultan saat melakukan kunjungan reses di Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Ia menjelaskan, selisih harga TBS yang cukup mencolok antara Bengkulu dengan provinsi tetangga seperti Jambi, Lampung, dan Riau lebih banyak disebabkan oleh mekanisme pasar dan tingkat persaingan antar pengumpul. Semakin banyak pengumpul dan pabrik pengolahan sawit di suatu wilayah, harga TBS cenderung semakin kompetitif.
“Sayangnya, jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu masih jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lain. Inilah yang membuat harga TBS di tingkat petani cenderung lebih rendah,” tegas mantan Wakil Ketua Umum KNPI itu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sultan mendorong agar Koperasi Merah Putih (KMP) hadir dan aktif di setiap desa guna ikut mengambil bagian dalam ekosistem industri sawit, mulai dari pengumpulan hasil panen hingga distribusi.
“Kehadiran KMP bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketidakpastian harga dan kesenjangan antar wilayah. Selain sawit, masalah serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti karet dan pupuk. Ini perlu perhatian khusus,” ungkapnya.
Ia pun menambahkan bahwa sebagai salah satu komoditas unggulan nasional, karet seharusnya juga mendapatkan dukungan serius dari pemerintah. DPD RI, kata Sultan, akan segera menyampaikan berbagai temuan dan aspirasi masyarakat ini ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.**