Iniriau.com, Pekanbaru - Di jantung bentang alam tropis Indonesia, Provinsi Riau, yang dikenal dengan hamparan gambut dan keanekaragaman hayatinya, tampil sebagai pelopor aksi iklim melalui sebuah inisiatif baru yang menempatkan kepemimpinan daerah dan kearifan lokal di pusat upaya penanganan perubahan iklim, yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Strategi iklim nasional Indonesia menargetkan pencapaian emisi nol pada 2060. Salah satu komponen penting dari strategi ini adalah memastikan hutan mampu menyerap 140 juta ton CO₂ setiap tahunnya. Hal ini setara dengan mengurangi 30 juta mobil dari jalanan.
Peran Riau, dalam pencapaian target tersebut sangatlah krusial. Selama ini, provinsi ini menghadapi laju deforestasi dan degradasi lahan yang tinggi akibat pengeringan gambut, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan besar-besaran untuk pertanian.
Diluncurkan awal tahun ini, inisiatif Green for Riau membawa pendekatan baru dalam menghadirkan solusi iklim berbasis hutan untuk menjawab tantangan tersebut.
“Tujuan ekonomi dan iklim bisa berjalan beriringan. Inilah yang ingin kami buktikan melalui program ini. Kami bangga menunjukkan bahwa aksi lokal dapat menghadirkan dampak global,” ujar Abdul Wahid, Gubernur Riau.
Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, UN Environment Programme (UNEP), dan Food and Agriculture Organization (FAO), dengan dukungan dari Inggris. Kolaborasi ini menjadi percontohan bagaimana solusi lokal dapat membantu permasalahan global.
Kepemimpinan daerah memegang peranan penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penetapan regulasi dan kerangka kebijakan memang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya ada di tangan pemerintah daerah yang memimpin transisi menuju ekonomi hijau.
Hampir separuh dari tujuh juta penduduk Riau tinggal di area pedesaan, yang banyak di antaranya menggantungkan hidup pada hutan. Inisiatif ini mendukung mereka melalui agroforestri berkelanjutan, ekowisata, dan produk hutan non kayu agar konservasi berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi.
“Dengan menyelaraskan aksi daerah dengan target iklim nasional, Riau menunjukkan bagaimana SDGs dapat diwujudkan dari tingkat lokal. Ini bukti nyata bagaimana kepemimpinan lokal bisa memberikan dampak nasional bahkan global,” kata Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator untuk Indonesia, usai kunjungan ke Riau bulan lalu.
Di tengah-tengah proses transformasi ini terdapat mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yakni mekanisme yang mendukung serta memberikan imbalan atas penurunan emisi yang terukur.
Dengan hampir lima juta hektare lahan gambut kaya karbon, Riau berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengakses pendanaan REDD+.
Pendekatan ini juga menggabungkan teknologi dengan persetujuan masyarakat adat dan kearifan lokal. Organisasi internasional menghitung kredit karbon dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), citra satelit, verifikasi lapangan, dan model peramalan karbon sesuai pedoman global REDD+.
Selain pemantauan hutan, AI dapat menghasilkan data yang akurat untuk membuka akses pembiayaan iklim, termasuk untuk pelacakan emisi, verifikasi laporan, dan pembagian manfaat. Namun, efektivitas teknologi ini, terutama dalam pengambilan keputusan lingkungan, sangat bergantung pada pengetahuan yang dijadikan dasar.
“AI tidak bisa sepenuhnya dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Ia harus memperhitungkan adat atau kearifan lokal, praktik tradisional yang diwariskan turun-temurun lewat pengamatan terhadap alam,” kata Datuk H. Marjohan Yusuf, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau.
Dalam peluncuran Green for Riau, komunitas adat menandatangani deklarasi bersama yang sejalan dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk memperkuat peran dan hak mereka dalam melindungi hutan.
Komitmen ini akan menjadi pedoman dalam menyusun perlindungan sosial serta pembagian manfaat yang sesuai dengan Social Safeguards Information System Indonesia dan standar nasional maupun internasional.
“Proyek ini tidak hanya melindungi hutan, namun juga memberdayakan masyarakat. Kepemimpinan Riau menjadi contoh bagaimana aksi iklim bisa berjalan seiring dengan perlindungan mata pencaharian dan keanekaragaman hayati,” ujar Marlene Nilsson, Deputi Direktur UNEP untuk Asia-Pasifik.
Dengan dukungan PBB dan partisipasi masyarakat, skema baru REDD+ memberi insentif bagi warga untuk menjaga hutan alih-alih mengeksploitasinya. Skema ini juga memperkuat tata kelola lahan dan membangun kerangka pembiayaan untuk menarik investasi publik maupun swasta ke sektor kehutanan.
Manfaatnya lebih luas dari sekadar karbon. Riau adalah rumah bagi satwa ikonik dan terancam punah seperti orangutan, harimau, dan gajah Sumatra. Melindungi habitat mereka berarti menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat ketahanan iklim.
Inisiatif ini menjadi uji coba pembayaran berbasis hasil REDD+ di tingkat provinsi, menghadirkan model pembiayaan hutan yang inklusif dan berintegritas tinggi. Hal ini dilakukan melalui pengakuan bersama antara pemerintah dan program kredit karbon internasional.
Upaya ini berpotensi membuka pendanaan hingga ratusan juta dolar setiap tahun dari pembiayaan karbon, sekaligus membangun alur investasi untuk mendukung konservasi dan pembangunan.
“Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar global dalam pengelolaan hutan berkelanjutan,” ujar Sabharwal.
“Langkah berani ini akan membuka akses pembayaran berbasis hasil yang berintegritas tinggi, sekaligus menunjukkan bagaimana standar global bisa menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.”
Pada REDD+ Investment Roundtable 2025 di London, para investor global menyatakan minat besar untuk mendukung transisi hutan Riau, ungkap Nilsson, yang menilai hal ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia maupun dunia.
“Minat dari para investor menunjukkan bahwa solusi iklim yang berakar pada kepemimpinan lokal dan kearifan adat bukan hanya adil, tetapi juga dapat berhasil dijalankan,” katanya. **