iniriau.com, JAKARTA – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., menyuarakan berbagai persoalan strategis daerah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin (15/9/2025). Dalam forum yang membahas evaluasi program kerja 2025 dan penyusunan agenda 2026 tersebut, Abdul Hamid menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian, peremajaan perkebunan kelapa, regulasi harga komoditas, hingga pembangunan infrastruktur penahan abrasi di daerah pesisir.
Ia menegaskan bahwa Riau bukan hanya dikenal sebagai lumbung sawit, tetapi juga sebagai daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Asia. Dari total sekitar 450 ribu hektare lahan kelapa di Riau, lebih dari 350 ribu hektare berada di Kabupaten Indragiri Hilir. “Potensi ini luar biasa besar, namun tanpa dukungan kebijakan yang tepat, petani kita sulit merasakan nilai tambah dari hasil jerih payahnya,” ujar Abdul Hamid.
Menurutnya, kesejahteraan penyuluh pertanian harus ditempatkan sebagai prioritas. Mereka disebut sebagai pilar yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan. “Penyuluh itu sebenarnya guru bagi petani. Jika mereka tidak diperhatikan, kualitas pertanian juga ikut terancam,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai regulasi harga kelapa mendesak untuk segera dibentuk agar petani mendapat kepastian pasar. Abdul Hamid juga meminta Kementan meninjau ulang rencana moratorium ekspor kelapa, karena kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. “Harga yang stabil adalah bentuk perlindungan nyata bagi petani. Jangan sampai petani kita hanya jadi penonton dalam rantai perdagangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan pembangunan tanggul di wilayah Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti untuk mengatasi ancaman abrasi dan banjir rob. “Kondisi ini bukan hanya merusak lahan perkebunan, tetapi juga mengancam pemukiman warga,” jelasnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, bersama jajaran pejabat eselon I tersebut menyambut aspirasi yang disampaikan Komite II DPD RI. Kementerian berjanji mengkaji dan menindaklanjuti berbagai usulan, termasuk yang disampaikan Abdul Hamid mewakili daerah Riau.**