iniriau.com, PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid melontarkan ultimatum keras kepada perusahaan yang masih enggan melakukan mutasi kendaraan operasional ke plat nomor BM. Ia menegaskan, kepatuhan perusahaan menjadi kunci agar pajak kendaraan dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
“Mutasi kendaraan ini bukan hanya soal administrasi, tapi wujud tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tempatnya beroperasi. Pemerintah sudah siapkan kemudahan, jadi jangan lagi ada alasan untuk menunda,” ujar Abdul Wahid di Pekanbaru, Kamis (18/9/2025).
Orang nomor satu di Riau itu menambahkan, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika perusahaan masih membandel. “Kita ingin perusahaan hadir sebagai mitra pembangunan. Kalau masih ada yang mengabaikan, tentu akan ada konsekuensi hukum dan kebijakan,” katanya.
Bupati Siak Afni Z yang turut hadir dalam pertemuan itu menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, jalan-jalan yang dilalui kendaraan perusahaan kini banyak mengalami kerusakan parah.
“Warga sudah sering mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berbahaya. Bahkan ada korban jiwa. Perusahaan seharusnya tidak menutup mata dan ikut memikirkan keselamatan masyarakat di sekitarnya,” ucap Afni.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Ia menyebut pertemuan dengan perusahaan kali ini menghasilkan kesepahaman untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi.
“Intinya bagaimana kita bisa menjaga kelancaran arus distribusi barang tanpa menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Jika semua pihak bergerak bersama, maka ekonomi daerah bisa tumbuh lebih baik,” jelas Syahrial.**