iniriau.com, JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bereaksi cepat menyikapi pencabutan kartu liputan Wartawan CNN oleh pihak Istana Kepresiden, saat menanyakan masalah MBG kepada Presiden yang baru tiba dari lawatan ke luar negeri.
Dalam pernyataan sikap resmi bernomor 092/PWI-P/LXXIX/IX/2025, PWI menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Pasal 28F UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menurut PWI, jelas menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara.
“Pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda berpotensi menghambat kemerdekaan pers sekaligus membatasi hak publik untuk memperoleh informasi,” tulis PWI Pusat.
PWI juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberikan sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum menghambat kerja jurnalistik. Oleh sebab itu, PWI mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden segera memberi klarifikasi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers adalah bagian dari menjaga demokrasi. Setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas PWI Pusat.
Peristiwa pencabutan kartu liputan Istana itu terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat itu Presiden Prabowo baru saja pulang dari lawatan luar negeri dan memberikan keterangan soal pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Usai menyampaikan pernyataan resmi, seorang reporter CNN Indonesia melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik akibat kasus keracunan menu.
“Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?” tanya reporter tersebut.
Prabowo kemudian menjawab bahwa dirinya memantau perkembangan kasus itu dan berjanji segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta pejabat terkait. Ia mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan menekankan agar persoalan itu tidak dipolitisasi.
Namun tak lama setelah sesi tanya jawab, Biro Pers Sekretariat Presiden memanggil wartawan CNN Indonesia tersebut. Kartu liputan Istana miliknya dicabut dengan alasan pertanyaan yang diajukan dianggap di luar konteks agenda Presiden.
Akibat pencabutan kartu itu, reporter bersangkutan tidak lagi memiliki akses resmi untuk melakukan peliputan di lingkungan Istana Negara.**