iniriau.com, Pekanbaru - Akhir tahun. 2025 sudah didepan mata, Pemprov Riau juga sudah mengesahkan APBD Riau 2026 sebesar Rp 8,321 triliun.
Namun, angka APBD Riau yang hanya satu digit triliun itu, dinilai semakin mengencangkan ikat pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran APBD Riau itu sendiri.
Menanggapi hal itu, pengamat birokrasi Riau Zulkarnain Kadir (ZK) mengatakan Pemprov Riau sebaiknya di akhir tahun 2025 ini benar-benar mengevaluasi kinerja BUMD yang menjadi tumpuan penghasilan asli daerah (PAD).
Lalu, para dirut dan komisaris BUMD itu sebaiknya tidak perlu menerima tantiem jika kinerja mereka tidak bagus.
"Sebaiknya memang demikian, Pemprov Riau harus evaluasi lagi kinerja BUMD di akhir tahun ini. Jika kinerja direktur dan komisarisnya tidak bagus, ya ganti saja, dan jangan diberikan apresiasi berupa bonus atau reward lainnya" kata ZK, saat diwawancara iniriau.com, Minggu (21/12).
Lalu ia menambahkan, ada baiknya juga jika para direktur dan komisaris BUMD tersebut tidak menerima tantiem atau bonus akhir tahun.bMenurutnya, para pemimpin BUMD itu harus bisa juga bersikap legowo ditengah situasi ekonomi yang semakin sulit ini.
"Bonus kan diberikan kalau ada prestasi kerja, kalau tak ada kenapa harus terima bonus. Selain itu, ditengah situasi ekonomi yang semakin sulit ini, para dirut dan komisaris harus legowo juga untuk tidak menerima tantiem. Kita lagi berada ditengah situasi ekonomi yang semakin sulit, belajar ikut prihatin," kata ZK menambahkan penjelasannya.
Mantan Sekwan DPRD Riau itu juga memberikan contoh salah satu perusahaan penerbangan milik Jepang, Jepang Airlines (JAL). JAL pernah berada disituasi finansial perusahaan yang buruk.
Namun, JAL berkomitmen memperbaiki situasi keuangan perusahaan. Salah satunya jajaran direktur dan komisarisnya, berkomitmen untuk tidak menerima tantiem, dan fasilitas mewah lainnya. Hasilnya, JAL sukses mengatasi kebangkrutan perusahaan.
"Coba lah kita ini sama-sama mau belajar, lihat JAL, perusahaan penerbangan Jepang itu jug pernah mengalami kebangkrutan. Namun, mereka berkomitmen untuk mengatasi kebangkrutan yang dimulai dari diri sendiri. Jajaran pimpinan JAL komit tidak terima bonus, hasilnya, perusahaan keluar dari kebangkrutan," tutup ZK mengakhiri wawancara dengan iniriau.com, Minggu sore.
Politisi PPP Riau itu berharap, Pemprov Riau juga menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualifikasi baik, sebagai pimpinan perusahaan daerah.**