Ketum P-KPK Desak Pengawasan Ketat BBM Subsidi dan Pertamini di Bengkalis

Kamis, 01 Januari 2026 | 16:49:51 WIB
Ketua Umum Pusat Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK), Ahmad Effendi (foto:Rudi)

iniriau.com, Bengkalis – Meskipun suplai BBM subsidi ke Pulau Bengkalis dalam sepekan terakhir mulai lancar seiring normalnya lintasan Roro Bengkalis–Pakning, antrean panjang masyarakat di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) masih terus terjadi. BBM subsidi jenis Pertalite, Pertamax, dan solar kerap habis hanya dalam hitungan jam. Selain masyarakat umum, pedagang besar yang membeli BBM menggunakan drum turut mengantre di APMS.

Kondisi ini membuat petugas memasang pengumuman stok BBM telah habis, sementara kelangkaan masih sering terjadi di tingkat pengencer atau Pertamini. Ketua Umum Pusat Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK), Ahmad Effendi, menilai situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkalis. Ia mendesak agar pedagang besar BBM ditertibkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kuota BBM subsidi yang mereka peroleh dari APMS.

Menurutnya, Disperindag juga perlu mengumumkan secara terbuka kuota harian BBM di setiap APMS, daftar pedagang besar penerima BBM subsidi, serta wilayah distribusinya. Langkah ini dinilai penting agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Publik perlu tahu berapa jumlah pedagang besar BBM subsidi di Pulau Bengkalis, berapa kuotanya, dan dijual ke mana,” ujar Ahmad Effendi, Kamis (1/1/2026). Selain itu, Ahmad Effendi menyoroti maraknya Pertamini di sejumlah kelurahan di Kecamatan Bengkalis, sementara di wilayah pedesaan justru masih minim. Padahal, pihak kelurahan dilarang mengeluarkan rekomendasi Pertamini.

“Kami tidak melarang masyarakat berjualan BBM eceran, namun perlu kejelasan asal BBM subsidi yang dijual para pengencer,” katanya.

Ia juga mendesak Disperindag menetapkan harga eceran tertinggi di tingkat pengencer atau Pertamini serta memastikan keakuratan takaran agar konsumen tidak dirugikan. Selain itu, distribusi Pertamini di pedesaan dinilai perlu diperluas agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM subsidi.**

Tags

Terkini