iniriau.com, Pekanbaru - Beberapa waktu lalu, Pemprov Riau melalui Dispora Riau menganggarkan sebesar Rp 8,4 milyar untuk KONI Riau. Dengan anggaran yang semakin terbatas itu, secara tidak langsung juga mempengaruhi anggaran pembinaan bagi atlet-atlet Riau.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri mengatakan, minim anggaran bukan berarti membatasi ruang gerak pembinaan bagi atlet-atlet Riau.
"Saya sebagai anggota DPRD Riau dan Ketua Komisi III tentu akan bekerja memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini anggota DPRD Riau juga sudah membentuk pansus optimalisasi PAD, dan dikalangan eksekutif juga sedang membentuk tim percepatan pendapatan daerah yang bekerja secara berkesinambungan menggali potensi-potensi yang ada di Riau. Dari sini, sebenarnya kita bisa meningkatkan PAD tersebut sekitar Rp 2 trilyun," kata Edi Basri yang juga ikut menjadi bakal calon Ketua KONI Riau tersebut.
Edi Basri mengatakan dengan adanya peningkatan PAD itu nantinya, anggaran terbatas itu bisa teratasi.
"Jadi dengan peningkatan PAD itu, semua kekurangan anggaran di daerah bisa teratasi, dan tentu saja kita utamakan yang menjadi kebutuhan prioritas, termasuk di KONI Riau nantinya," lanjut pria berkacamata itu menjelaskan, Rabu (7/1) di ruang kerjanya di Komisi III DPRD Riau.
Kemudian, perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Riau juga diminta berkontribusi memajukan sektor olahraga.
"Kita juga akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau untuk berkontribusi terhadap perkembangan dunia olahraga. Itu bisa didapatkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Saya rasa mereka bersedia, karena itu adalah bentuk investasi sosial politik perusahaan. Jika itu diberikan, perusahaan akan mendapatkan penilaian positif di masyarakat," ujar Edi Basri lagi.
Beberapa waktu lalu saat melakukan evaluasi di sejumlah perusahaan di Riau, perusahaan-perusahaan tersebut juga ada memberikan bantuan untuk kegiatan olahraga di Riau.
Namun, dari informasi yang diperoleh dari perusahaan yang beroperasi di Riau, secara umum pertanggung jawaban atas pemberian dana CSR dikalangan stakeholder dunia olahraga itu tidak ada.
"Dari informasi perusahaan yang sudah saya kunjungi saat melakukan evaluasi, perusahaan-perusahaan itu menjelaskan kepada saya, jika mereka juga sudah memberikan kontribusi untuk sektor olahraga. Perusahaan hanya menyayangkan pertanggung jawaban dari stakeholder terkait tidak ada," kata Ketua Komisi III DPRD Riau itu.
Oleh karena itu, jika nanti dirinya dipercaya untuk memimpin KONI Riau pada periode berikutnya, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa solusi mengatasi keterbatasan anggaran di KONI Riau.
"Ya, itulah beberapa solusi yang bisa saya lakukan, menghadapi keterbatasan anggaran, jika saya diamanahkan memimpin KONI Riau. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya," pungkasnya.
Sebagai informasi, saat ini Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Pemilihan Ketua KONI Riau sudah terbentuk. TPP Pemilihan Ketua KONI Riau hanya tinggal menunggu SK dari Ketua KONI Riau Iskandar Hoesin untuk mulai bekerja.**