iniriau.com, Jakarta — Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, menilai mahalnya ongkos politik dalam Pilkada langsung telah memperkuat praktik politik transaksional dan mengancam kualitas demokrasi di daerah.
Hal itu disampaikan Prof. Albertus dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang digelar Rabu (14/1/2026) di Press Club Indonesia, Kantor Pusat SMSI, Jakarta Pusat.
Menurutnya, perdebatan soal Pilkada langsung atau tidak langsung kerap melenceng dari persoalan utama, yakni lemahnya sistem rekrutmen elite politik dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. “Pilkada saat ini cenderung menjadi kompetisi modal. Kandidat dengan kekuatan finansial besar lebih dominan, sementara kualitas kepemimpinan, integritas, dan rekam jejak sering terabaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tingginya biaya pencalonan dan kampanye mendorong praktik politik uang sejak proses penjaringan di partai politik hingga setelah kandidat terpilih. Dampaknya, kebijakan yang lahir berpotensi lebih berorientasi pada pengembalian modal politik ketimbang kepentingan publik.
Menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Prof. Albertus menyebut mekanisme tersebut tidak otomatis menghapus politik transaksional. Namun, menurutnya, sistem itu dapat menekan biaya politik apabila disertai pengawasan ketat dan transparansi yang kuat. “Ruang transaksi bisa lebih terbatas dan lebih mudah diawasi secara institusional,” katanya.
Ia juga menyinggung pengalaman pemilihan kepala daerah sebelum reformasi. Meski tidak ideal, kata dia, terdapat pelajaran penting terkait efisiensi dan stabilitas pemerintahan yang dapat dikaji kembali. “Demokrasi harus rasional, berbiaya wajar, dan tidak membebani sistem pemerintahan,” tegasnya.
Prof. Albertus menambahkan, jika Pilkada melalui DPRD kembali dipertimbangkan, maka reformasi menyeluruh mutlak dilakukan, termasuk seleksi berbasis merit, keterbukaan proses politik, serta penguatan akuntabilitas DPRD kepada publik.
Simposium Nasional SMSI dibuka Ketua Umum SMSI, Drs. Firdaus, M.Si., yang menekankan pentingnya evaluasi sistem Pilkada agar demokrasi daerah tetap berkualitas dan sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.**