iniriau.com, PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Menurutnya, tidak ada satu lembaga pun yang bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Seluruh pihak harus bergerak bersama dan saling mendukung agar penanganan di lapangan dapat berjalan maksimal.
“Penanganan karhutla merupakan kerja kolektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan,” ujar Djamari usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Wilayah tersebut tersebar di dua pulau besar, yakni Sumatera dan Kalimantan.
Di Pulau Sumatera, provinsi yang menjadi prioritas adalah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara di Pulau Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Djamari mengatakan, apabila kebakaran masih dalam skala kecil, penanganan awal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, dari enam provinsi prioritas tersebut, baru Provinsi Riau yang secara resmi meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi karhutla, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan awan potensial agar dapat menghasilkan hujan buatan.
“Operasi modifikasi cuaca akan sangat membantu selama masih ada potensi pembentukan awan hujan. Dengan begitu, hujan yang turun bisa membantu memadamkan titik-titik api,” jelasnya.
Namun ketika musim kemarau semakin kering dan potensi awan hujan menurun, penanganan akan difokuskan pada kerja Satuan Tugas (Satgas) darat yang terdiri dari berbagai unsur, seperti TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta relawan.
Satgas tersebut dibekali dengan peralatan pemadaman yang terus ditingkatkan setiap tahun guna mempercepat penanganan di lapangan.
“Upaya pemadaman harus dilakukan sejak api masih kecil. Jika sudah meluas, penanganannya akan jauh lebih sulit,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemadaman dari udara melalui helikopter water bombing jika kondisi cuaca semakin kering dan metode modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan.
Ia mencontohkan, saat fenomena El Nino melanda pada 2023 lalu, pemerintah pusat mengerahkan sekitar 50 unit helikopter water bombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sementara pada 2025, jumlah helikopter yang diterjunkan di berbagai provinsi prioritas mencapai 25 unit.
“Jumlah armada yang dikerahkan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk cuaca serta kemampuan tim Satgas darat dalam melakukan pemadaman,” pungkasnya.**