Ratusan Warga Demo di Kantor Gubernur Riau, Tolak Relokasi Tesso Nilo

Senin, 13 April 2026 | 11:19:48 WIB
Ratusan warga dari Kabupaten Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa Tolak Relokasi TNTN, di Kantor Gubernur Riau Senin (13/4/2026). Foto Defizal

iniriau.com, PEKANBARU – Ratusan warga asal Kabupaten Pelalawan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Aksi yang melibatkan aliansi mahasiswa dan masyarakat ini diwarnai dengan berbagai spanduk bernada protes. Salah satu yang mencolok bertuliskan “Kami Akan Bertahan Demi Hidup Kami”, sebagai simbol kekhawatiran sekaligus penegasan sikap warga.

Dalam orasinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka menolak relokasi dari wilayah yang telah lama ditempati, meminta jaminan masa depan dari Pemerintah Provinsi Riau, serta mendesak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah seorang peserta aksi menegaskan bahwa warga tidak merasa sebagai perambah kawasan hutan. Ia mengaku lahan yang ditempati diperoleh melalui transaksi jual beli.

“Kami bukan perambah. Lahan itu kami beli. Kalau sejak awal tahu itu kawasan hutan lindung, tentu kami tidak akan tinggal di sana,” ujarnya.

Sepanjang aksi berlangsung, sejumlah warga terlihat duduk di area pagar kantor gubernur sambil bergantian menyampaikan aspirasi. Mereka menilai rencana relokasi belum disertai solusi konkret, terutama terkait penyediaan tempat tinggal baru dan sumber mata pencaharian.

Warga mengaku berada dalam situasi sulit. Di satu sisi mereka menghadapi penertiban kawasan, namun di sisi lain belum ada kepastian mengenai kehidupan mereka ke depan.

“Kami hidup dari sana. Kalau dipindahkan, kami harus kerja apa? Tinggal di mana?” kata warga lainnya.

Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan relokasi tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, termasuk meningkatnya angka kemiskinan.

Melalui aksi ini, warga berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang adil. Mereka meminta keterlibatan pemerintah daerah hingga pusat untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak.**

Tags

Terkini