iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian kebijakan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Melati, Senin (20/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas perubahan regulasi sekaligus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang kian dinamis.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang menegaskan bahwa seluruh pihak perlu memahami arah kebijakan baru agar implementasi di lapangan berjalan optimal. Ia menyebut, perubahan aturan tidak hanya berdampak pada mekanisme pengelolaan, tetapi juga pada besaran dana yang diterima daerah.
“Ada perubahan regulasi yang harus kita pahami bersama. Terlebih, jumlah DBH sawit yang diterima daerah saat ini mengalami penurunan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tantangan, sehingga setiap penggunaan anggaran harus lebih terukur dan tepat sasaran. Efisiensi menjadi kunci agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Dalam pembahasan, Pemprov Riau juga menyoroti penerapan aturan terbaru dari Kementerian Keuangan yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Melalui regulasi baru tersebut, daerah kini memiliki peluang memperoleh alokasi ganda, baik sebagai daerah penghasil maupun wilayah perbatasan.
Perubahan ini dinilai memberi ruang distribusi anggaran yang lebih proporsional, menyesuaikan karakteristik wilayah serta kontribusi sektor perkebunan di masing-masing daerah.
Selain itu, pemanfaatan DBH sawit kini tidak lagi terfokus sepenuhnya pada pembangunan infrastruktur. Sebagian dana, minimal 15 persen, dapat digunakan untuk kebutuhan lain sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberi fleksibilitas dalam perencanaan program daerah.
Meski demikian, Syahrial menegaskan bahwa konsekuensi dari kebijakan baru ini adalah semakin ketatnya tata kelola administrasi. Oleh karena itu, rakor tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan sesuai aturan.
“Dengan perubahan ini, administrasi tentu akan lebih ketat. Maka rakor ini penting untuk memastikan prosedur yang kita jalankan sudah tepat,” tutupnya.**