iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajak para pekerja memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan menyampaikan aspirasi secara damai dan terorganisir. Untuk itu, Pemprov telah menyiapkan lokasi khusus di kawasan Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi yang terpusat akan memudahkan pemerintah dalam menampung dan menindaklanjuti berbagai masukan dari kalangan pekerja.
“Pemerintah sudah memfasilitasi ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi. Kita harapkan semua bisa bergabung agar penyampaian lebih tertib dan terkoordinasi,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai peringatan May Day harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan. Momentum ini, kata dia, penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang sehat.
“Ini saat yang tepat untuk duduk bersama membahas isu strategis seperti upah, jaminan sosial, hingga kesempatan kerja. Semua pihak harus merasa diuntungkan,” tambahnya.
Selain itu, SF Hariyanto juga mengingatkan perusahaan di Riau agar mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian upah sesuai UMK, serta penerapan standar keselamatan kerja. Ia turut meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau aktif membuka layanan pengaduan bagi pekerja.
Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, menyebutkan rangkaian kegiatan May Day tingkat provinsi akan dipusatkan di kawasan Purna MTQ pada Minggu, 3 Mei 2026. Menurutnya, kesepakatan antara Pemprov dan sejumlah serikat buruh memastikan tidak ada aksi turun ke jalan pada peringatan tahun ini.
“Kegiatan dipusatkan di satu lokasi sebagai bentuk penghormatan kepada pekerja, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain penyampaian aspirasi, acara juga akan diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti senam massal, gotong royong, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Aspirasi yang disampaikan nantinya akan dihimpun dan diteruskan ke pihak terkait, termasuk DPR RI,” tutup Roni.**