Oleh: Riza D. Putra
(Mahasiswa FK Hukum Universitas Lancang Kuning)
DI ERA digital, ancaman terhadap generasi muda tidak lagi datang hanya dari jalanan, ruang pertemuan tertutup, atau kelompok-kelompok yang bergerak secara fisik. Kini, radikalisme telah menemukan ruang baru yang jauh lebih luas, cepat, dan sulit diawasi: media sosial. Melalui layar telepon genggam yang berada di tangan hampir setiap anak muda, berbagai narasi kebencian, intoleransi, hingga ajakan kekerasan dapat menyebar tanpa batas ruang dan waktu.
Fenomena penyebaran radikalisme melalui media sosial dan game online bukan lagi sekadar kekhawatiran teoritis. Banyak anak muda yang pada awalnya hanya mencari konten keagamaan, politik, atau isu sosial di media sosial.
Namun, karena cara kerja algoritma platform digital yang cenderung merekomendasikan konten serupa secara berulang, mereka dapat terjebak dalam ruang gema (echo chamber). Di ruang inilah seseorang perlahan menerima pandangan yang semakin ekstrem tanpa mendapatkan sudut pandang yang seimbang.
Belum lama ini publik di Indonesia dikejutkan oleh sejumlah penangkapan individu yang diduga terpapar paham radikal melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Aparat penegak hukum beberapa kali mengungkap bahwa proses radikalisasi pelaku berlangsung secara daring tanpa keterlibatan langsung organisasi tertentu.
Fenomena self-radicalization atau radikalisasi mandiri ini menunjukkan bahwa ancaman saat ini semakin kompleks dibandingkan satu dekade lalu. Informasi mengenai berbagai penindakan jaringan terorisme berbasis digital secara konsisten dipublikasikan oleh Polri dan BNPT.
Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), persoalan radikalisme digital tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum pidana terorisme. Negara juga memiliki kewajiban administratif untuk mencegah, mengawasi, dan mengendalikan ruang digital agar tidak menjadi sarana penyebaran ideologi kekerasan.
Dengan kata lain, tugas negara tidak boleh berhenti setelah terjadinya tindak pidana, tetapi harus dimulai sejak tahap pencegahan. Pemerintah memiliki kewenangan administratif melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap sistem elektronik, pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, serta penyelenggaraan program literasi digital bagi masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi perlindungan negara (protective function of the state) terhadap warga negara.
Pentingnya Pendekatan Administratif dalam Pencegahan Radikalisme
Pencegahan radikalisme seharusnya tidak selalu dimulai dengan pendekatan pidana. Sebelum suatu tindakan berkembang menjadi tindak pidana terorisme atau kejahatan lainnya, negara memiliki berbagai instrumen administratif yang dapat digunakan untuk melakukan pencegahan.
Pendekatan administratif dapat dilakukan melalui:
Pengawasan terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Pemutusan akses terhadap konten yang mengandung propaganda ekstremisme dan kekerasan.
Penguatan regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital.
Peningkatan literasi digital bagi pelajar, guru, dan orang tua.
Pengawasan terhadap komunitas daring yang terindikasi menyebarkan ideologi kekerasan.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk tindakan preventif yang menjadi karakter utama Hukum Administrasi Negara. Tujuannya bukan menghukum, melainkan mencegah munculnya dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Tanggung Jawab Bersama
Menghadapi ancaman radikalisme digital tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat keamanan atau pemerintah semata. Pencegahan yang efektif memerlukan kolaborasi berbagai pihak.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan yang efektif. Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan literasi digital. Orang tua harus lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Sementara itu, penyedia platform digital juga perlu meningkatkan komitmen dalam mencegah penyebaran konten yang mengandung ekstremisme dan kekerasan.
Kolaborasi tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip good governance, di mana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Penutup
Radikalisme di ruang digital merupakan tantangan baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penegakan hukum pidana. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengawasi ruang digital demi melindungi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, dari pengaruh ideologi ekstrem yang dapat mengancam persatuan bangsa.
Pada akhirnya, keberhasilan mencegah penyebaran radikalisme tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pelaku yang dihukum, tetapi juga oleh seberapa efektif negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat membangun lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi penerus bangsa. Generasi muda Indonesia adalah aset bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran.
Negara harus hadir lebih awal melalui kebijakan administratif yang cerdas, edukatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jika tidak, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana belajar dan berkarya justru dapat berubah menjadi ruang subur bagi tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme.**