iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan publik melalui penguatan kapasitas aparatur, khususnya para analis kebijakan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bertajuk Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah yang digelar secara virtual, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Gorontalo itu diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi analis kebijakan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penguatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab tantangan yang ada,” kata Rudy.
Forum tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, didampingi Kepala Divisi P3H Ramlan Harun. Sejumlah narasumber turut hadir membagikan pengalaman dan pandangan terkait pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, menekankan bahwa kebijakan yang berkualitas harus didukung kajian akademis yang kuat dan analisis yang mendalam.
“Kebijakan publik yang efektif lahir dari proses yang berbasis ilmu pengetahuan, data, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya dalam pemaparan.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Satria Eka Tri Laksana, menyoroti pentingnya pemanfaatan metode analisis yang adaptif agar rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
“Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan dukungan data dan fakta yang valid. Di sinilah peran analis kebijakan menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui partisipasi dalam forum nasional ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap dapat mengimplementasikan berbagai wawasan dan praktik terbaik yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan tugas di daerah.
Rudy menambahkan, penguatan kapasitas analis kebijakan akan terus menjadi perhatian agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif, berkualitas, dan mampu mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum di Riau,” tutupnya.