iniriau.com, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau akhirnya angkat bicara menyikapi insiden kericuhan yang terjadi saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kamis (16/7/2026). Peristiwa yang melibatkan dua kubu anggota Fraksi Golkar itu dinilai telah mencoreng citra lembaga legislatif maupun partai.
Ketua DPD Partai Golkar Riau, Yulisman, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menjadi perhatian publik tersebut.
"Kami dari Partai Golkar Riau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas insiden yang terjadi di DPRD Riau," ujar Yulisman, Jumat (17/7/2026).
Ia menegaskan, Golkar tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian. Partai akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap kronologi kejadian, mulai dari perdebatan dalam rapat hingga bentrokan yang terjadi di lingkungan Gedung DPRD Riau.
Menurut Yulisman, tindakan yang terjadi telah memberikan dampak negatif terhadap nama baik DPRD Riau dan Partai Golkar.
"Peristiwa seperti ini tidak seharusnya terjadi di lembaga perwakilan rakyat. Setiap anggota DPRD harus mampu menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang tersedia," katanya.
Anggota DPR RI tersebut juga memastikan DPD Golkar Riau segera memanggil dua kadernya yang merupakan anggota DPRD Riau, yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet. Keduanya akan dimintai klarifikasi terkait insiden yang diduga menjadi pemicu kericuhan dalam rapat Banggar.
Yulisman menyebut, laporan mengenai peristiwa tersebut juga telah sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Karena itu, DPD Golkar Riau tengah mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan evaluasi sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap kedua kader tersebut.
"Seluruh informasi yang kami peroleh akan menjadi dasar partai dalam mengambil keputusan sesuai mekanisme organisasi," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Yulisman mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang sehingga marwah DPRD Riau sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.**