iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus memperkuat kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengikuti Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Hukum yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran pegawai. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal, serta manajemen risiko guna mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola organisasi merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional.
"Forum ini memberikan penguatan bagi seluruh jajaran agar terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Rudy.
Pada sesi pertama, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, memaparkan strategi pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi wajah utama pemerintah sehingga setiap satuan kerja harus mampu memenuhi standar pelayanan dan mencegah praktik maladministrasi.
Syafrida juga mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum berhasil meraih nilai 85,23 dalam penilaian pelayanan publik tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan mengingat cakupan penilaian ke depan akan semakin luas.
Selanjutnya, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Gita Aurora dan Teguh Widjinarko, menjelaskan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional. Reformasi birokrasi disebut bukan sekadar penyederhanaan administrasi, melainkan transformasi menyeluruh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.
Sementara itu, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fahrudin, menyampaikan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dengan manajemen risiko. Menurutnya, identifikasi risiko yang tepat akan membantu organisasi mengantisipasi hambatan sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai target.
Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.**