iniriau.com, PEKANBARU – Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau guna membahas berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertemuan berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (23/7/2026).
Rapat dipimpin Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Riau Brigjen Pol Rubintoro Suhada dan diikuti perwakilan berbagai instansi yang tergabung dalam Kominda. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pengawasan kawasan hutan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pasokan listrik, hingga kondisi kerukunan umat beragama.
Rubintoro menegaskan seluruh pihak harus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap potensi persoalan harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
"Perkembangan situasi harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antarinstansi sangat penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat," ujarnya.
Ia juga menilai kondisi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) saat ini relatif kondusif. Meski demikian, pengawasan tetap perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya persoalan baru yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Riau Boby Rachmat mengatakan kelangkaan solar di sejumlah daerah telah memicu antrean panjang kendaraan di SPBU dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat serta sektor usaha.
Selain itu, pihaknya turut menyoroti perkembangan pelaksanaan Program MBG, dinamika politik dan pemerintahan daerah, serta pentingnya menjaga hubungan harmonis antara kepala daerah dengan seluruh jajaran pemerintah.
"Stabilitas daerah tidak hanya dipengaruhi faktor keamanan, tetapi juga hubungan yang baik antarpenyelenggara pemerintahan dan kesiapan menghadapi persoalan sosial," kata Boby.
Di bidang ketenagakerjaan, Boby menyebut pemerintah telah mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah mengantisipasi dampak sosial akibat potensi pengurangan tenaga kerja.
Forum tersebut juga membahas berbagai kerawanan sosial lainnya, seperti peningkatan tindak kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Seluruh peserta sepakat memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum demi menjaga situasi Riau tetap aman dan kondusif.
Rapat koordinasi dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Riau, Kodam I/Tuanku Tambusai, Polda Riau, Korem 031/Wira Bima, Lanud Roesmin Nurjadin, Lanal Dumai, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kanwil Bea dan Cukai Riau, PT Pertamina Patra Niaga Regional Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, PT PLN UID Riau-Kepri, serta PT PLN Nusantara Power UP Tenayan. Masing-masing instansi turut memaparkan perkembangan situasi dan langkah antisipasi sesuai bidang tugasnya.**