iniriau.com, SIAK – Kabupaten Siak hingga kini masih terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Siak mengingatkan masyarakat agar tidak lengah karena ancaman asap kiriman dari daerah tetangga mulai dirasakan di sejumlah wilayah perbatasan.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, berdasarkan pemantauan terbaru hingga 24 Agustus 2026, tidak ditemukan titik panas maupun titik api di wilayah Kabupaten Siak. Kondisi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman karhutla.
“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada firespot di Kabupaten Siak. Ini berkat kerja sama semua pihak yang terus menjaga wilayah kita,” ujar Afni, Senin (24/8/2026).
Meski demikian, Afni menegaskan situasi tersebut tidak boleh membuat masyarakat menurunkan kewaspadaan. Pasalnya, sejumlah kawasan di Siak mulai terdampak asap kiriman dari kabupaten yang masih berjuang memadamkan kebakaran lahan.
Salah satu daerah yang merasakan dampak cukup signifikan adalah Kecamatan Kerinci Kanan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan itu dilaporkan mengalami kabut asap yang cukup pekat dalam beberapa hari terakhir.
“Kerinci Kanan memang tidak memiliki titik api, tetapi asap dari wilayah tetangga cukup terasa dan sudah memengaruhi aktivitas masyarakat,” katanya.
Menurut Afni, asap akibat karhutla tidak mengenal batas administratif. Karena itu, meskipun kebakaran terjadi di luar wilayah Siak, dampaknya tetap dapat dirasakan masyarakat hingga ke lingkungan permukiman.
“Yang harus kita pahami, asap tidak berhenti di batas kabupaten. Dampaknya bisa masuk ke rumah-rumah warga dan mengganggu kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi lahan gambut di beberapa wilayah Siak mulai mengalami penurunan kadar air akibat musim kemarau. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Manggala Agni, kondisi musim kering tahun ini disebut memiliki kemiripan dengan situasi pada 2015 lalu, saat Riau mengalami bencana asap berkepanjangan.
“Kita tentu tidak ingin pengalaman buruk tahun 2015 terulang. Saat itu masyarakat berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap. Karena itu pencegahan harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya mitigasi, Afni meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah kampung, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, kelompok PKK hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut aktif melakukan pengawasan di lapangan.
Ia juga mengingatkan perusahaan dan pemilik kebun agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika ditemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
Selain itu, Pemkab Siak akan memperbarui informasi kualitas udara secara berkala melalui berbagai kanal resmi pemerintah daerah. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan yang diperlukan.
“Kita ingin semua informasi disampaikan secara terbuka. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan kondisi riil di lapangan,” kata Afni.
Di sisi lain, Afni mengakui upaya pencegahan karhutla masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran di tingkat kampung. Dari 131 kampung yang ada di Siak, baru sekitar 25 kampung yang mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan dan penanganan karhutla.
Menurutnya, berkurangnya Dana Desa berdampak pada kemampuan kampung dalam mendukung operasional pencegahan kebakaran. Karena itu, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting untuk memperkuat deteksi dini dan pengawasan di wilayah rawan.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kesiapsiagaan kita. Semua pihak harus ikut mengawasi agar tidak ada kebakaran yang terjadi di Siak,” pungkasnya.**