iniriau com, Pekanbaru - Provinsi Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia sebagai pelopor penerapan ART - TREES (Architecture for REDD+ Transaction - REDD+ Environmental Excellent Standard) yaitu standar internasional kredit pasar karbon hutan berintegritas tinggi pertama di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Dialog Tingkat Tinggi Green for Riau Initiative yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru memperkenalkan secara resmi pengembangan teknologi informasi dan sistem pendukung JREDD+ Provinsi Riau sebagai bentuk keterbukaan informasi partisipasi publik, Senin (7/9).
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah pusat, daerah dan Perserikatan Bangsa - Bangsa, perwakilan Kedutaan Besar Inggris dan Norwegia, masyarakat adat, konsultan dan calon pembeli kredit karbon.
Selain itu, agenda kegiatan juga membahas landasan yang dibutuhkan REDD+ berbasis yurisdiksi, dan membuka akses terhadap berbagai skema pembiayaan berbasis hasil serta pasar karbon, yang sesuai dengan kebijakan nasional dan persyaratan standar yang harus digunakan.
"Ini adalah momentum penting bagi kita. Selain melindungi hutan dan lahan gambut, kita juga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Riau. Kita juga ingin memastikan jika pembiayaan iklim diberikan sesuai dengan hasil yang terukur, menerapkan perlindungan sosial dan lingkungan yang kuat," kata Sekdaprov Riau Syahrial Abdi.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Haruni Krisnawati mengapresiasi langkah Pemprov Riau dalam penerapan kredit pasar karbon tersebut.
"Kita apresiasi langkah Pemprov Riau dalam perdagangan karbon ini, terlebih lagi langkah untuk memperkuat kesiapan REDD+ berbasis yurisdiksi, tanpa mengabaikan integritas lingkungan dan sosial yang menjadi pondasi awalnya. Riau sebagai pilot projectnya bisa menjadi contoh bagi provinsi lain yang ingin mengikuti program REDD+ tersebut," kata Haruni.
Koordinator UN-REDD Regional Asia Pasifik Annette Walgreen mengatakan jika pihaknya siap untuk memberikan seluruh informasi yang ada di UN-REDD. Masyarakat bisa mengakses informasi dari platform digital yang sudah disiapkan.
"Kita tentu saja akan transparan dalam setiap program-program dari UN-REDD khususnya yang berkaitan dengan Green for Riau. Program ini cukup ingklusif dan punya kemitraan yang kuat kareba melibatkan banyak stakeholder terkait untuk program ini," ujar Annette mengakhiri penjelasannya.
Pertemuan tingkat tinggi Green for Riau Initiative berlangsung mulai dari 7-8 September 2026. Program tersebut didukung oleh sejumlah organisasi dibawah naungan PBB yaitu UN-REDD, FAO, FCDO.**