iniriau com, PEKANBARU – Pemko Pekanbaru membuka posko pengaduan di seluruh kelurahan dan kecamatan bagi warga yang mengalami perubahan desil dalam data kesejahteraan.
Kebijakan ini dilakukan setelah banyak warga mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya diterima kini tidak lagi diperoleh setelah pemutakhiran data 2026.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pengaduan warga akan diverifikasi bersama Kementerian Sosial untuk mengetahui penyebab perubahan data.
“Yang biasanya menerima bantuan, tapi tahun ini tidak dapat bantuan. Kita buka posko bekerja sama dengan Kementerian Sosial,” kata Agung, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, perubahan desil tidak selalu disebabkan kondisi ekonomi warga. Pemko menemukan sejumlah data yang bermasalah, termasuk anggota keluarga dalam satu KK yang tercatat memiliki persoalan pinjaman online serta identitas warga yang digunakan untuk transaksi tertentu.
Agung meminta warga yang merasa datanya tidak sesuai segera mendatangi posko untuk melakukan klarifikasi dan pembaruan.
“Untuk masyarakat yang desilnya berubah bisa datang ke posko yang telah ada,” ujarnya.
Pengaduan tersebut selanjutnya akan ditelusuri agar data kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya.**