Iniriau.com, Pekanbaru - Pihak DPRD bersama Pemprov Riau akhirnya melakukan penandatangan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 senilai Rp9,135 triliun dalam rapat paripurna, Rabu.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati sempat "molor" dua jam dari agenda yang ditetapkan. Meski akhirnya berjalan lancar dihadiri Pelaksana tugas Guide Riau Wan Thamrin Hasyim dan 33 anggota dewan.
"Besaran APBD Riau 2019 yang disepakati sebesar Rp9.135.176.517.065. Angka itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp5.070.337.617.882, dan belanja langsung Rp4.114.873.889.834," ujar Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, angka yang sudah disepakati, sudah realistis dan telah dibahas secara maraton hingga dini hari, pukul 05.00 WIB, Rabu.
"Yang membuat berat pembahasan itu yakni (pembahasan) beban hutang kita, beban tunda bayar tahun 2018 (sebesar) Rp600 miliar. Ditambah lagi ada defisit Rp400 miliar," ungkap Politisi Demokrat Riau itu.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan skala prioritas yang harus dimasukkan dalam APBD Riau 2019. Sejumlah anggaran yang dinilai belum begitu penting, dilakukan pemotongan hingga pencoretan.
"Sehingga kami harus memotong-motong. Itu yang membuat lama. Motong ini gak bisa begitu saja. Kita cek satu satu. Ini penting atau tidak? Bagaimana ini efeknya kalau dipotong?," papar pria yang akrab disapa Dedet itu.
Dedet mencontohkan anggaran yang menjadi prioritas seperti pembangunan atau perbaikan jalan rusak yang ada di Provinsi Riau.
"Yang penting anggaran jalan di Riau ini kami seleksi. Seperti di Kampar Kiri, jalannya hancur sekali. Alhamdulillah, sekarang kami anggarkan. Mudah-mudahan nanti di paripurna pengesahan tidak ada masalah," sebut Legislator asal Kota Pekanbaru itu. (irc)