Selatpanjag, iniriau.com-Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Meranti berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Program Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM). Program pemberdayaan masyarakat ini terselenggara atas kerjasama antara Pemkab Meranti dengan pihak Kementrian.
"Program LEM ini adalah salah satu upaya kita untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya," ujar Sekretaris Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti Agustia Widodo.
Dijelaskan Widodo, program LEM ini hanya dilaksanakan di dua kabupaten dan kota se-Riau, yakni Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).
Tahapan pelaksanaan diawali dengan Bimbingan teknis di provinsi Riau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengurus LEM terkait tugas dan fungsi LEM itu sendiri. Selanjutnya dalam menjalankan prakteknya pengurus LEM akan didampingi oleh fasilitator dari provinsi.
"Untuk wilayah Kepulauan Meranti kepengurusan Lembaga Ekonomi Masyarakat sudah dibentuk di 3 desa, yakni Desa Kundur, Lukun dan Desa Kedaburapat," jelas Widodo.
Lebih jauh dijelaskan Widodo, pembentukan LEM ini setelah dilakukan sosialisai dan pemilihan melalui berbagai kriteria sehingga terbentuklah kepengurusan LEM yang terdiri dari Ketua Sekretaris dan Bendahara serta anggota. Status kepengurusan LEM memiliki Akta Notaris oleh Pemerintah Pusat.
"Kita berharap ke depan lembaga ini bisa menjalankan program dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan menggali berbagai potensi SDA dan SDM yang ada di wilayah kerjanya masing-masing," cakapnya.
Program LEM ini diharapkan mampu memutus mata rantai kegiatan monopoli pengelolaan dan pendistribusian sumber alam di tengah tengah masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sistem ijon.
"Dengan begitu Lembaga LEM akan mampu mensejahterakan anggota dan mampu maningkatkan taraf ekonomi masyrakat," ucap Mantan Sekretaris BKD Meranti itu.
Dan yang tak kalah penting dengan kehadiran Lembaga LEM di Kepulauan Meranti akan mampu menjadi sarana pendistribusian hasil-hasil produksi perkebunan mayarakat yang otomatis akan memudahkan masyarakat menjual hasil kebun dengan harga pasaran yang relatif lebih baik.(irc/cc)
Dijelaskan Widodo, program LEM ini hanya dilaksanakan di dua kabupaten dan kota se-Riau, yakni Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).
Tahapan pelaksanaan diawali dengan Bimbingan teknis di provinsi Riau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengurus LEM terkait tugas dan fungsi LEM itu sendiri. Selanjutnya dalam menjalankan prakteknya pengurus LEM akan didampingi oleh fasilitator dari provinsi.
"Untuk wilayah Kepulauan Meranti kepengurusan Lembaga Ekonomi Masyarakat sudah dibentuk di 3 desa, yakni Desa Kundur, Lukun dan Desa Kedaburapat," jelas Widodo.
Lebih jauh dijelaskan Widodo, pembentukan LEM ini setelah dilakukan sosialisai dan pemilihan melalui berbagai kriteria sehingga terbentuklah kepengurusan LEM yang terdiri dari Ketua Sekretaris dan Bendahara serta anggota. Status kepengurusan LEM memiliki Akta Notaris oleh Pemerintah Pusat.
"Kita berharap ke depan lembaga ini bisa menjalankan program dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan menggali berbagai potensi SDA dan SDM yang ada di wilayah kerjanya masing-masing," cakapnya.
Program LEM ini diharapkan mampu memutus mata rantai kegiatan monopoli pengelolaan dan pendistribusian sumber alam di tengah tengah masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sistem ijon.
"Dengan begitu Lembaga LEM akan mampu mensejahterakan anggota dan mampu maningkatkan taraf ekonomi masyrakat," ucap Mantan Sekretaris BKD Meranti itu.
Dan yang tak kalah penting dengan kehadiran Lembaga LEM di Kepulauan Meranti akan mampu menjadi sarana pendistribusian hasil-hasil produksi perkebunan mayarakat yang otomatis akan memudahkan masyarakat menjual hasil kebun dengan harga pasaran yang relatif lebih baik.(irc/cc)