Iniriau.com, JAKARTA - Menyikapi aspirasi masyarakat Meranti terkait permintaan jalur pemberangkatan jemaah haji Meranti melalui Embarkasi Haji Batam, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir mendatangi Kementerian Agama RI di Jakarta Barat, Kamis (21/2/2019).
Dalam kunjungannya ke Kementerian Agama Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan didampingi Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Husni Husni Gamal dan Kepala Bagian Humas, Hery Saputra SH.
Kedatangan Bupati yang juga didampingi oleh Kalaksa BPBD Meranti M Edi Afrizal itu langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam H Tarmizi Tohor.
Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Riau akan memberlakukan Embarkasi Haji Antara Pekanbaru melalui Bandara SSK II untuk memberangkatkan jemaah haji Riau. Direncanakan tahun 2019 ini jemaah haji Riau sudah dapat diberangkatkan melalui Embarkasi Antara Pekanbaru tidak lagi melalui Embarkasi Batam yang selama ini dilakukan.
Bagi 10 Kabupaten Kota lainnya di Riau, pemberlakukan Embarkasi Haji Antara Pekanbaru cukup menguntungkan karena disamping dekat juga dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat. Namun tak demikian bagi Kepulauan Meranti yang terpisah pulau, dengan diberlakukannya Embarkasi Antara Pekanbaru justru merepotkan baik dari segi aksesbilitas, efisiensi maupun mobilitas dari jemaah haji itu sendiri.
Atas pertimbangan itu Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan kepada Kementrian Agama RI untuk tetap memberangkatkan jemaah haji melalui Embarkasi haji Batam. Untuk mewujudkannya Pemkab Kepulauan Meranti telah memasukan proposal ke Kementerian Agama sebagai pertimbangan dispensasi.
"Jemaah haji kami sebagian besar sudah berusia lanjut apalagi mereka tidak terbiasa naik mobil dengan jangka waktu lama bisa mabuk darat," jelas Bupati.
Bupati tetap bertekad memperjuangkan aspirasi masyarakat ini termasuk juga dengan berkomunikasi dengan Pemko dan Kemenag Batam untuk mencarikan solusi terbaik.
Dari hasil diskusi ringan dengan Sekretaris Jenderal Bimas Islam Kemenag RI H Tarmizi Tohor berjanji akan mengkomunikasikannya dengan Dirjend Bimas Islam.
Mantan Kanwil Kemenag Riau ini mengaku Kemenag RI akan mencoba mencari solusi terbaik salah satunya untuk penetapan pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji tidak lagi ditetapkan per Provinsi tetapi melalui zona terdekat lokasi jemaah haji itu sendiri. (tma)