Pekanbaru, iniriau.com-Usut punya usut, ternyata ada kabar mengejutkan terkait persoalan MBC Hotel Pekanbaru yang tak kantongi izin hingga berakhir pada penyegelan.
Hotel ini diduga dibackingi oleh oknum anggota DPRD Pekanbaru. Bahkan wakil rakyat ini ambil andil dalam manajemen hotel yakni memiliki posisi selaku humas.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru Hj Masni Ernawati mengaku akan menindaklanjuti dan mempelajari ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota dewan tersebut.
"Sebenarnya kalau menurut aturannya tidak dibenarkan anggota DPRD menjabat di dalam perusahaan. Tapi kita belum tahu itu dituangkan di mana, kode etik kah atau apa, nanti akan kita pelajari lagi," kata Ketua BK Masni Ernawati, saat dikonfirmasi, Rabu (3/7/2019).
Diterangkan Masni, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi yang diterima oleh pihaknya di BK, namun secara tugas bahwa semua laporan yang masuk ke BK akan mereka tindaklanjuti berkaitan Anggota DPRD.
"Termasuk jika ada laporan dari masyarakat, akan kita tindaklanjuti," tegasnya.
Diketahui, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga mengaku sebagai humas di hotel itu saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu, berkaitan izin hotel yang tidak kunjung selesai. Karena pengakuan pihak hotel, yang mengurus izin hotel adalah Dapot.
Akan tetapi, meskipun telah sekian lama beroperasi, izin hotel tersebut tak kunjung dilengkapi hingga Satpol PP telah melakukan penyegelan pada Selasa (2/7/2019) sore kemarin.
Namun hingga Rabu (3/7/2019) sore ini Dapot Sinaga belum berhasil dikonfirmasi lagi berkaitan penyegelan ini. Saat dihubungi melalui selulernya, awalnya sempat aktif dan tidak diangkat, saat dihubungi untuk kedua kali, nomor tersebut sudah tidak aktif lagi hingga berita ini dimuat.(irc/halloriau)