Iniriau.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Teuku Ibrahim, mengatakan legislatif akan terus memberi dorongan kuat kepada Pemerintah Aceh dalam kaitan penanggulangan kemiskinan, karena permasalahan rakyat adalah persoalan bersama antara legislatif dan eksekutif.
"Pemerintahan yang ideal itu fungsi pengawasan dan yang diawasi harus berjalan seimbang, punya tanggung jawab bersama untuk menyejahterakan rakyat," kata Teuku Ibrahim di Banda Aceh, Jumat (21/2).
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar serius menanggapi masalah kemiskinan yang belakangan menjadi sorototan tajam, karena survei Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Aceh di posisi pertama termiskin di Sumatera. Padahal faktanya program untuk penanggulangan kemiskinan Aceh sangat banyak, baik yang bersumber dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"APBA menyiapkan anggaran untuk itu, seperti beasiswa untuk anak yatim, biaya kesehatan masyarakat, dan intervensi lainnya, termasuk pembangunan insfrastruktur seperti jalan dan jembatan. Sumber APBN juga sangat banyak," katanya.
Menurut Ibrahim, pemerintahan Aceh juga harus terus bersinergi menciptakan kesejahteraan rakyat. Cara efektifnya, menggerakan semua elemen untuk ikut menanggulangi kemiskinan ini, termasuk dari masyarakat di pedesaan sendiri.
"Jangan sampai terjadi manipulasi data soal kemiskinan, terutama ketika mengisi form sensus yang dilakukan, supaya pembangunan berkelanjutan berjalan sesuai skema menyejahterakan rakyat," demikian Ibrahim.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Helvizar Ibrahim, mengatakan Pemerintah Aceh terus melakukan upaya maksimal untuk menurunkan jumlah kemiskinan di Aceh. Tindakan yang telah dilakukan, seperti mendorong Dana Desa dapat cair tepat waktu, serta memastikan seluruh program pemerintah baik nasional maupun daerah, bisa tepat sasaran.
"Seperti dana Desa sudah dipercepat sejak Januari, terus pada program pengentasan kemiskinan yang padat karya, juga dilakukan pemerintah Aceh. Ini harus didukung oleh program pemerintah kabupaten/kota," katanya.**
Sumber : kumparan
.jpeg)
