Iniriau.com, Jakarta - Kebijakan pemerintah merogoh APBN sebesar Rp72 miliar untuk influencer dikecam politikus PDIP. Influencer ini banyak disebut sebagai buzzer Istana.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, wacana pemerintah untuk membayar influencer dengan anggaran Rp72 miliar harus dihitung dengan matang. Karena saat ini APBN tengah sulit dan perlu adanya kualitas belanja.
"Ya mudah-mudahan dampak insentif yang diberikan lebih besar dari biaya insentifnya. Semua harus terukur di tengah kesulitan APBN dan harapan meningkatkan kualitas belanja," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Rabu (26/2).
Dikutip merdeka.com Hendrawan mengingatkan, jika tidak dilakukan secara terukur, maka langkah pemerintah membayar influencer untuk menangkal dampak virus corona itu akan dinilai kurang bermakna.
"Bila tidak maka insentif tersebut bisa dipersepsi sebagai langkah yang kurang bermakna," kata dia.
Politikus PDIP itu juga menilai, perang pencitraan memang penting. Tetapi sifatnya itu hanya kontemporer.
"Perang pencitraan semakin penting di kancah global. Sifatnya tentu temporer. Dari studi tentang sebaran wabah virus, rata-rata pukulan terberat terjadi selama 2 kuartal," kata Hendrawan.
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak menyebarnya virus corona, terutama untuk mengantisipasi melemahnya industri pariwisata dan membuat stimulus agar daya beli masyarakat dapat bertahan. Pemerintah meluncurkan beberapa insentif, termasuk menyediakan anggaran untuk influencer.
"Ada anggaran promosi (pariwisata) Rp103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar dan 'influencer' sebanyak Rp72 miliar," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa (25/2).
Insentif lainnya yaitu untuk wisatawan mancanegara dengan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar yang terdiri dari alokasi untuk maskapai dan dan agen perjalanan diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.
Sumber: Merdeka
.jpeg)
