Tidak Gugat Hasil Pilkada,Tunggu Keluar Putusan DKPP

PEKANBARU - Kita tidak menggugat hasil pilkada, tapi menggugat penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Pekanbaru untuk menunda terlebih dahulu hingga keluarnya keputusan dari DKPP keluar.

Hal ini diungkapkan Wan Subantriarti, SH, MH dan Sucipto Sihite, SH selaku kuasa hukum pasangan BISA , Selasa, 25 April 2017 di PTUN jalan HR.Soebrantas, Pekanbaru.

Wan Subiantri menjelaskan dirinya beserta yang teman lainnya melakukan perlawanan karena Ketua TUN beranggapan sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Konsitusi (MK).

"Saya beserta teman lainnya melakukan perlawanan, karena Ketua TUN beranggapan sengketa hasil pilkada adalah Mahkamah Konsitusi (MK). Kami tidak menggugat hasil pilkada, melainkan menggugat penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Pekanbaru untuk menunda terlebih dahulu hingga keluarnya keputusan dari DKPP keluar," kata Wan Subantriarti berulang dengan semangat.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Lucya Permata Sari, SH, M. Hum, Faisal Zad, SH dan Nieke Zulfahanum, SH, MH, pihak Wan Subantriarti, Kuasa hukum BISA selaku penggugat menghadirkan saksi ahli Dr. Bahrun Azmi, SH, MH, dari Universitas Lancang Kuning.

pasangan BISA menggugat KPU Pekanbaru ke PTUN selaku penyelenggara pemilihan walikota Pekanbaru pada Meret lalu, menyusul keluarnya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-004.435265/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017.
 
Perlawanan oleh kuasa hukum BISA ini muncul karena proses Dismissal atas keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR Tanggal 30 Maret 2017 antara Drs H Destrayani Bibra, M.Si sebagai penggugat melawan KPU Kota Pekanbaru sebagai tergugat.
 
Hal ini mengacu pada pasal 62 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah melalui UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara. (Rima)