Iniriau.com, PEKANBARU - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kabupaten/kota di Riau diminta proaktif dan memberikan peran secara aktif di masing-masing Gugus Tugas Penanggulangan Covod19. Khususnya dalam penyampaian informasi yang cepat, tepat, mudah dimengerti oleh masyarakat.
"Hal yang paling penting dalam kondisi seperti ini adalah, sumber informasi harus satu pintu. Dan yang tak kalah penting adalah setiap informasi yang disampaikan, harus benar-benar valid, akurat dan disampaikan dengan jujur," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan di Pekanbaru.
Sedangkan peran aktif dan proaktif yang diharapkan terhadap PPID Utama kabupaten/kota antara lain adalah, bersama-sama Tim Gugus Tugas Covid19 menyaring, mengelola dan mendata setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.
"Perlu juga diingatkan, dalam kondisi seperti ini, setiap informasi yang akan dipublis kepada masyarakat semestinyalah sebelumnya disampaikan dulu kepada Ketua Gugus Tugas setempat, apapun informasim yang akan disampaikan kepada masyarakat," kata Zufra.
Ditegaskan Zufra, secara kelembagaan pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Tim Gugus Tugas Covid19 di Riau yang telah bekerja siang malam sesuai dengan bidangnya masing-masing.
"Akhir-akhir ini banyak muncul masalah di berbagai daerah di Indonesia, begitu diterapkanya PSBB dalam upaya menekan penyebaran Covid19. Contoh kasus Pekanbaru. Ini selain karena tidak transparan, juga karena tim yang menangani informasi tidak bekerja dengan baik. Makanya terjadi disinformasi dan miskomunikasi,"ujar Zufra.
Karena itu, lanjut Zufra, agar kasus sengkarut informasi yang "memakan korban" mutasi pejabat itu tidak terjadi di kabupaten/kota lain di Riau, salah satunya memang diharapkan peran aktif dan proaktif PPID Utama dalam mengelola serta menyampaikan setiap informasi terkait seluruh dampak dari penanggulangan wabah Covid19 ini.
"Urus informasi terkait Covid19 ini dengan hati nurani. Sampaikan secara cepat, tepat,valid, akurat serta jujur dan transparan. Yakinlah kalau pemerintah jujur, masyarakat akan mempercayai kita.Kalau pemerintah jujur dan transparan, yakinlah masyarakat akan mendukung semua tahapan yang dilakukan.
"Awas jangan bermain-main dengan nasib dan hajat hidup masyarakat banyak. Banyak sanksinya. Sanksi moral, sanksi agama dan hukum," tegas Zufra.**
.jpg)
